Opini: Negara Berlepas Tangan Dari Jaminan Kesehatan ?

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.Id, Makassar- Dibalik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kata ini sepertinya tak cocok lagi untuk disematkan kepada masyarakat di negeri ini. Bagaimana tidak, lembaga yang katanya bertugas untuk mengurusi bagian jaminan kesehatan masyarakat, malah berubah fungsi menjadi badan pungli bahkan pemalakan rakyat kecil.

Hal ini terlihat jelas dari pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait pelayanan penyakit jantung yang di keluhkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan penangganan dari BPJS Kesehatan. “Ya contoh pelayanan jantung sampai Rp 10,5 triliun loh tagihannya,” kata Terawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019), dilansir dari laman Tempo.co.

Itu bisa menurunkan mungkin 50%, bayangin banyak loh itu 10 triliun itu. Kalau bisa turun separuh saja itu sudah membuat kita berdua bahagia, Rp 5 triliun dihemat,” ungkapnya.

Selain jantung, Terawan menambahkan tagihan BPJS Kesehatan untuk tindakan operasi sesar juga mengalami lonjakan hingga lebih dari Rp 5 triliun. Itukan menunjukkan kita tidak dalam grade yang baik. Nah, itulah maksud saya berlebihan dan ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau anak secara nasional. Kan percuma duit dikeluarkan ,” terang Menkes.

Lebih jauh Terawan menegaskan bahwa layanan yang diberikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional adalah layanan kesehatan dasar dengan dana yang terbatas. Namun, nyatanya dilapanggan kerap dilakukan dengan tindakan yang berlebihan sehingga membuat pembiayaan jauh lebih meningkat. “ ini namanya limited budgeting, kok diperlakukan unlimetied medical service? Jelas akan jadi pengaruh yang besar.” katanya. Jakarta (Jumat, 29 November 2019).

Narasi ini jelas mencederai masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan yang makin hari melonjak tinggi tak terbendung. Pembayarannya yang seakan mencekik, dan denda akibat pembayaran yang telat belum tuntas dihadapi masyarakat. Justru kembali disodorkan problem jasa kesehatan yang tidak memadai, lambat pula penagganannya.

Mahalnya iuran BPJS Kesehatan bukanlah sebuah jaminan pelayanan yang diberikan bermutu. Justru, diberikan seadanya dengan dalih menghemat anggaran. Hal ini pun menuai protes dari berbagai kalangan, salah satunya dari ketua umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Adik Humaidi yang menyatakan kenaikan iuran ini tidak serta merta memperbaiki kualitas pelayanan, sekarang kenaikkan iuran konteksnya untuk mengatasi devisit. Teman- teman Rumah Sakit sudah menangis dengan kondisi ini, ujarnya. Dilansir Channel youtube MMC.

Di sisi lain BPJS ternyata mengalami defisit anggaran, dan hingga saat ini masih memiliki tungakan pada 80% Rumah Sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini jadi krusial, kualitas pelayanan akan terdampak, ujar Adit di Jakarta, (Sabtu, 2 November 2019). Kompas.com.

Tungakan ini pun dijadikan alasan, untuk menaikkan premi BPJS. Direktur utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan dana tersebut akan di gunakan untuk membayar tunggakan BPJS kepada Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya. Astagfirullah, bukankah pelayanan kesehatan harusnya menjadi tanggung jawab negara, Agar semua rakyat hidup sehat tanpa harus merasa terbebani dengan biaya selangit?. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terkait BPJS ini?.

Pada dasarnya, program BPJS ini adalah pengalihan tanggung jawab negara sebagai penyedia jasa kesehatan, kemudian di alihkan kepada lembaga yang dianggap mampu untuk membiayai pelaksanaan layanan kesehatan ini dengan mengatas namakan BPJS.

Inilah buah dari sistem kapitalisme-sekuler yang menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan.

Padahal dalam Islam pelayanan kesehatan menjadi prioritas tanggung jawab negara untuk menyediakannya secara gratis. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

“Imam adalah pemelihara( raa’in) dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari). Artinya, haram negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilator, apapun alasanya.

‘Tidak ada seorang hamba yang dijadikan Allah mengatur rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah akan haramkan ia ( langsung masuk) surga.” (HR. Muslim).

Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai kepala negara, beliau memberikan pelayanan publik secara gratis, termasuk pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kehadiran negara sebagai perisai (pelindung) terlebih dalam pengelolaan kekayaan negara menjadikannya memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan berbagai fungsi dan tanggung jawabnya. Termasuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada ummat.

Pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis harus menyeluruh. Tanpa mengenal kaya atau miskin, warna kulit,suku dan perbedaan agama. Semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Semua pembiayaan itu diambil dari kas Baitul Mal milik negara.

Pelayanan kesehatan berkualitas hanya bisa di realisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidangya. Semua penyedian itu menjadi tanggung jawab negara yang berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan.

Inilah realita pelayanan kesehatan dalam bingkai khilafah sepanjang masa kejayaan Islam. Benarlah firman Allah, bahwa tidaklah di turunkan- Nya Nabiullah Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Walllahu a’lam bissawab.[]

Citizen: Jusniati Dahlan (Inspiring Mabda, Mahasiswi STITEK Balik Diwa Makassar)

Komentar

Rekomendasi

Sebanyak 453 Peserta Ikuti Seleksi Tingkat Nasional PRISMA ’20 Unismuh Makassar

Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Perusakan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai

Peduli Penghijauan Pantai, Polri Gelar Tanam Mangrove dan Tebar Benih Ikan

Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk Rakyat Riau

TN Baluran ‘Africa Van Java’ di Ujung Pulau Jawa

KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah

Rapat Ortu dan Guru SMPN 14 Makassar, Ini yang Dibahas

Telah Hadir di Makassar, KAF Makassar Gelar Kajian Parenting

Eksotisme Pohon Bu’ne yang Semakin Langka

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar