Pabrik Miras Makin Legal Usai Ketentuan Perpres Dibatalkan? BKPM: Izin Investasi Miras Sudah Ada Sejak 1931

Terkini.id, Jakarta – Perpres penanaman modal yang salah satu lampirannya terkait investasi pabrik miras, di antaranya mengatur izin pabrik miras cuma boleh dilakukan di empat daerah.

Namun, setelah diprotes sejumlah pihak, akhirnya Presiden Jokowi membatalkan ketentuan investasi miras dalam Perpres tersebut.

Artinya aturan lama kembali berlaku. Yakni, pabrik miras bisa saja dibuka di sejumlah daerah, tergantung dari persetujuan pemda masing masing dan BKPM.

Baca Juga: Terkuak! Ini Dia Tokoh di Balik Adanya Perpres Investasi Miras

Apakah selama ini sudah banyak yang berinvestasi pabrik miras?

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, izin investasi minuman keras (miras) sudah ada sejak 1931.

Baca Juga: Kritikan Denny Siregar ke Pemerintahan Jokowi: Jubir Istana Seperti Tidak...

Menurut Bahlil, sejak 1931 itu sudah ada izin pembangunan pabrik minuman beralkohol yang terus berlanjut sampai saat ini. 

Total kini sudah ada 109 izin yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan industri miras yang tersebar di 13 provinsi.

“Sebenarnya sejak tahun 1931 di negara kita sebelum merdeka, sudah ada izin untuk pembangunan (industri) minuman alkohol ini dan terus berlanjut, baik di zaman sebelum dan setelah merdeka. Pada orde lama, orde baru, dan reformasi, dalam pemerintahan berganti-ganti sampai dengan sekarang,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa 2 Maret 2021.

Baca Juga: Said Didu Sindir Kewarasan Oknum Tertentu Terkait Keputusan Presiden Soal...

Ia menjelaskan, izin investasi miras yang sempat tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, mencakup tata cara investasi di industri tersebut.

Bahlil mengatakan, aturan itu dimaksudkan untuk mengatur tata kelola industri miras menjadi lebih baik, sehingga nilai ekonomis yang diraup bisa optimal dan merambah pasar ekpor.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masyarakatnya tak asing dengan minuman beralkohol, bahkan menjadikannya sebagai kearifan lokal.

Namun karena terbentur dengan aturan bahwa industri miras masuk dalam bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, sehingga potensinya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Ia mencontohkan, seperti pada Provinsi Bali yang sebagian besar masyarakatnya akrab dengan minuman beralkohol dan memproduksi arak lokal secara kecil-kecilan. 

Kendati memiliki arak lokal berkualitas ekspor, masyarakat Bali dinilai tak bisa menikmati nilai ekonomis dari produk tersebut.

“Itu akan ekonomis jika dibangun berbentuk industri, tapi jika dibangun sedikit-sedikit (kecil-kecilan), apalagi dilarang maka enggak ada nilai ekonomis,” kata dia.

Kendati demikian, dengan mempertimbangkan pemikiran dari para tokoh agama, masyarakat, dan pemuda, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mencabut lampiran yang mengatur investasi di industri miras pada Perpres 10/2021.

Ia mengatakan, hal terpenting adalah kini pemerintah telah mencabut aturan tersebut, yang dengan kebijakan tersebut sekaligus mengakhiri polemik mengenai pembukakan investasi di industri miras.

“Jadi maksud saya sampaikan ini ke seluruh masyarakat Indonesia, bahwa perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama hingga terakhir. Namun ini tidak untuk kita menyalahkan antara satu dengan yang lain,” kata Bahlil.

Sponsored by adnow
Bagikan