Pasca Sidak di Akhir Tahun 2019, 42 Pengusaha Minol Urus Surat Izin di PTSP

PTSP Makassar
Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufrie

Terkini.id, Makassar – Pada penghujung tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Makassar tengah gencar melalukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah tempat hiburan malam (THM).

Dari razia tersebut ditemukan beberapa tempat usaha di Kota Makassar yang tidak memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol (minol).

Awal tahun 2020 terlihat sejumlah pengusaha yang menyajikan berbagai minuman beralkohol tak berizin mulai melakukan pengurusan legalitas usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Kepala Dinas PM-PTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan, sedikitnya 42 pengusaha telah melakukan pengurusan izin di PTSP Makassar setelah sidak akhir tahun.

“Jadi kemarin (Desember 2019) kita melaksanakan sidak dengan tim terpadu, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan PTSP. Ada kurang lebih 42 usaha melakukan pendaftaran izin penjualan minol di PTSP Makassar,” kata Andi Bukti, Selasa, 7 Januari 2020.

Bukti menjelaskan, dari 42 usaha tersebut terdapat 28 usaha yang telah melunasi retribusi pengurusan izinnya, sedangkan 16 usaha lainnya sudah mendaftar tetapi belum membayar retribusi.

“Ada 42 usaha terdiri dari 28 usaha yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 610 juta, kemudian yang belum membayar ada 16 usaha, jika ditotal mencapai Rp 300 juta. Itu data pasca sidak kemarin,” ujarnya.

Bukti pun menekankan, penerbitan izin tersebut hanya untuk usaha penjualan minol minum di tempat, seperti bar, pub, dan karaoke, bukan penjualan eceran atau distribusi.

“Izin yang kita keluarkan ini izin yang minum di tempat, bukan distribusi dan pengecer karena kita tidak punya dasar hukum untuk memungut retribusi itu. Makanya KPK mendorong regulasi bahwasanya semua usaha yang ada termasuk distribusi, pengecer harus kena retribusi semua,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya terus melakukan penertiban sambil menunggu revisi Perda Kota Makassar tentang penjualan minuman beralkohol.

“Akan terus dilanjutkan, kalau Perdanya sudah direvisi maka semua penjual minol baik yang minum di tempat maupun pengecer harus kena retribusi izin minol,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi THM Makassar Zulkarnain mengapreasiasi langkah sejumlah pengusaha tersebut, meskipun dirinya merasa bingung karena pengusaha tersebut telah memiliki izin Online Sistem Susmited (OSS) dari Kementerian.

“Kita sebenarnya heran kenapa Pemkot justru tidak mengakui kebijakan pemerintah pusat,” jelas Zul.

Menurut Zul, izin OSS yang dipegang oleh sejumlah pengusaha THM di Makassar berlaku di seluruh Indonesia. Pasalnya, izin tersebut diterbitkan oleh kementerian.

Zul mengatakan, bukan hanya OSS yang merupakan program Presiden Jokowi yang tidak diakui oleh Pemkot Makassar, tetapi ada juga izin yang disebut Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPLA), ini juga tidak diakui oleh Pemkot Makassar.

“Jadi saya harap dengan membuat izin baru lagi di Pemkot para pengusaha dan pemerintah tidak ada lagi kisruh terkait dengan izin, karena kita semua sudah penuhi, mulai izin dari pusat hingga di daerah,” tutupnya.

Komentar

Rekomendasi

Frame Insight Indonesia Bakal Gelar Diskusi Strategi Branding Digital, Catat Tanggalnya

Jelang Imlek, Danramil Gelar Aksi Bersih-Bersih Vihara

Pengemudi Online Minta Kenaikan Tarif, DPRD Dorong Pemprov Terbitkan Pergub

Lewat Program Setara Digital, MDV Kembangkan Industri Kreatif di Kalangan Disabilitas

6 Startup MDV Wakili Makassar di Kompetisi Nasional Digital Valley

Hamzah Ahmad Ceritakan Pengalamannya Selama Menjabat Dirut PDAM Makassar, Dililit Utang Rp450 Miliar

Pilwali 2020, 2.297 Petugas Bawaslu Makassar Terjamin BPJamsostek

Gelar Rapat Koordinasi, Panitia HBH Ikatek Unhas Matangkan Persiapan EMU 2020

Sudah Diberlakukan 5 Tahun, Perda KTR Masih Butuh Sosialisasi, Ini Alasannya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar