PDIP Ajukan Ahok sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara, Mustofa Nahra: Ketahuan kan Tujuannya Apa?

Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menanggapi soal PDIP yang akan mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mustofa Nahra menyinggung bahwa tujuan PDIP mengajukan nama Ahok ini masih terkait dengan kekalahan pada Pilkada DKI Jakarta lalu.

“Ketahuan kan tujuannya apa? Dugaan keras, ini masih soal ‘kemaluan’ kekalahan pada Pilkada lalu,” kata Mustofa Nahra melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 27 Januari 2022.

Baca Juga: Hasto PDIP Sebut Ahok-Djarot Lebih Baik dari Anies, Tokoh NU:...

Dilansir dari CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengaku bakal mengajukan nama Ahok kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Ahok memenuhi kriteria untuk menjadi Kepala IKN Nusantara.

Baca Juga: Perbedaan Ideologi, PDIP Enggan Bersama Demokrat dan PKS di Pemilu...

Menurutnya, Ahok berhasil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota Jakarta.

Meski begitu, lanjut Hasto, keputusan menunjuk posisi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

“Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama,” kata Hasto pada Kamis.

Baca Juga: Perbedaan Ideologi, PDIP Enggan Bersama Demokrat dan PKS di Pemilu...

Usulan ini sekaligus mengeliminasi dua nama lain dari PDIP yang sebelumnya telah masuk bursa Kepala Otorita IKN.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya ada dua nama yang masuk, yakni Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan mantan Bupati Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Terkait dua nama ini, Hasto mengaku telah meminta Risma untuk fokus pada posisinya sebagai Menteri Sosial.

Demikian pual dengan Azwar Anas yang baru menduduki posisi Kepala LKPP belum lama ini.

“Sehingga dengan adanya tugas tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi dapat dijalankan sebaik-baiknya,” katanya.

Hasto menyebutkan bahwa sosok Kepala Otorita IKN harus memenuhi sejumlah kriteria seperti visioner, komprehensif, dan pandangan soal sistem tata kota.

Meski begitu, menurutnya, kriteria tersebut juga harus tetap memadukan unsur budaya Nusantara yang dipegang sejak zaman Presiden Bung Karno.

Adapun Presiden Jokowi sebelumnya telah menyebut sejumlah kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara.

Usai UU IKN disahkan, Presiden Jokowi menginginkan IKN Nusantara dipimpin oleh kepala daerah yang berpengalaman dan berlatar arsitek.

Pasca disahkan di DPR pada 18 Januari lalu, UU IKN kini menunggu proses pengundangan oleh Jokowi.

Setelahnya, Presiden memiliki waktu paling lama dua bulan untuk menunjuk Kepala Otoritas IKN.

Bagikan