Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Alif Kamal, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menemui perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tekait pelaporan dugaan dua menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo yang mengambil keuntungan dari bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR).
Alif mengaku pihaknya cuma mendapat surat tanda terima dari KPK terkait pelaporan dugaan terlibatnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis pengadaan PCR.
Sayangnya, niat awal mereka yakni bertemu dengan perwakilan KPK untuk membahas laporan tersebut, gagal terlaksana.
“Karena enggak bisa ketemu humas, jadi kami cuma melaporkan saja,” ujarnya, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 4 November 2021, dikutip dari CNN Indonesia.
Terkait bukti pelaporan yang diserahkan kepada KPK, Alif gagal menjelaskan secara rinci kepada awak media. Ia cuma mengatakan bahwa salah satu bukti yang pihaknya lampirkan berasal dari data-data temuan yang beredar di media.
“Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal. Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini,” ujarnya.
“Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami,” lanjutnya, saat ditanya lebih jauh soal bukti tambahan.
Tidak hanya itu, Alif juga mendasarkan dugaan kerugian negara akibat bisnis PCR itu berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Tim kuasa hukum kami yang sudah mendetailkan, tapi yang pasti dari ICW mengatakan ada sepuluhan triliun lebih yang menjadi kerugian dari kasus PCR ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto mengungkap bahwa terdapat sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Luhut pun membantah kabar tersebut. “Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Instagram Story akun pribadinya, Kamis 4 November 2021.
Di waktu yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick ikut terlibat dalam bisnis PCR itu.
Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick cuma melakukan 700 ribu tes alias tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan.
“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ucap Arya kepada media, Selasa 2 November 2021.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.