Pemerintah dan DPR Diminta Tidak Memaksakan Kehendak Atas Pengesahan RKUHP

Ozzy Sudiro Sekjen Majelis Pers yang juga Ketua Umum KWRI pada sebuah kesempatan

Terkini.id,Jakarta – Lagi lagi umat Pers dikejutkan oleh Akrobatik Pemerintah dan anggota DPR RI diahir masa jabatannya periode 2014-2019 yang berakhir pada bulan September ini.

Saat ini pemerintah dan DPR sedang gencar-gencarnya menggodok pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menanggapi penggodokan RKUHP, Majelis Pers (MP) menyerukan kepada umat Pers Nasional untuk menolak dan mendesak kepada pemerintah maupun DPR RI untuk tidak memaksakan kehendak atas Pengesahan RKUHP tersebut.

Dimana umat Pers belum saja sehat dari penyakit virus yang telah menggerogotinya selama ini, baik ancaman Undang Undang ITE yang mengkriminalisasi umat Pers yang telah memakan korban hingga merenggang nyawa misalnya “kasus M Yusup” wartawan kemajuan Rakyat, maupun Kebijakan Dewan Pers yang menggunakan Politik Belah Bambu dan Pilih Pilih tebu.

Belum ditambah lagi hantaman yang bertubu tubi untuk memarginalisasi peran Pers sebagai control sosial penjaga gawang Demokrasi.

“Ketika Pers sudah dikuasai penguasa, jangan harap kebenaran itu akan terlihat jelas, samar sulit dibedakan. Karena di situlah antara kebenaran dan kebohongan diputar balikkan,” ujar Ozzy Sudiro Sekjen Majelis Pers yang juga Ketua Umum KWRI kepada redaksi TERKINI.ID, Kamis, 5 September 2019.

Seharusnya, kata Ozzy Pemerintah dan DPR RI itu sadar dan insaf lahir bathin untuk kembali ke jalan yang benar dan bercermin pada rezim-rezim sebelumnya.

Pers menjadi tuna daya terkooptasi oleh kekuasaan sehingga negara menjadi aktor domonasi dan faktor determinan atas kebijakan kebijakanya yang telah membuat kebodohan dan kebohongan publik.

“Ini era Demorasi kita dituntut transparasi dan akuntabel, pers berperan sebagai salah satu pilar demokrasi,” tegasnya.

Majelis Pers dalam hal ini menilai banyak pasal-pasal di RKUHP yang bertentangan dengan marwah kemerdekaan Pers dan Demokrasi terutama kebebasan berekspresi yang justru berpotensi mengkriminalisasi pers.

“Salah satu contoh pada pada Pasal 281 RUKHP tentang penghinaan terhadap pengadilan, tidak dijelaskan secara eksplisit yang dimaksud bentuk penghinaan yang dimaksud. Dan ini merupakan salah satu bentuk pemidanaan baru,” lanjut Ozzy.

Diketahui ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi mengkriminalkan jurnalis dan media, yakni:

1.Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden

2. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah

3. Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa
4. Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong
5. Pasal 263 tentang berita tidak pasti
6. Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan
7. Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama
8. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara
9. Pasal 440 tentang pencemaran nama baik
10. Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Untuk itu tambah Ozzy, pihaknya mendesak Pemerintah dan DPR RI seadil-adilnya untuk mengkaji ulang dan bila perlu mencabut pasal -pasal yang berdampak langsung terhadap Pers dan Media.

“Tentu kita tetap menjaga iklim dinamika Pers yang kondusif sebagai wujud nyata menjaga stabilitas begara di tengah persolaan bangsa yang saat ini sedang sakit kronis,” tutup Ozzy.

Berita Terkait
Komentar
Terkini