Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp 5,26 T Tapi Langsung Ludes, Dipakai Buat Apa?

BPJS Kesehatan

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah telah merampungkan bailout atau dan pemberian suntikan dana kepada BPJS Kesehatan pada Desember 2018.

Nilai bailout kedua itu sebesar Rp5,26 triliun. Hanya kira-kira sebulan setelah bailout disalurkan, dana itu sudah ludes untuk membayar tunggakan rumah sakit.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan, dana suntikan dana tahap kedua yang diberikan Desember 2018 lalu sebesar Rp 5,26 triliun.

“Kalau uangnya sudah dipakai semua. Dua tahap itu sudah cair semua. Tapi kemudian kan itu berjalan terus, bergerak terus karena orang kan tiap hari dilayani,” kata Fachmi seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa 8 Januari 2019.

Pada semester kedua 2018, bantuan APBN untuk operasional BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,25 triliun.

Rinciannya sebesar Rp 4,99 triliun pada 24 September dan Rp 5,26 triliun pada Desember lalu. Bantuan tahap kedua dibayarkan dalam dua tahap yakni Rp 3 triliun pada 5 Desember 2018 dan Rp 2,26 triliun pada 14 Desember 2018.

Namun demikian, suntikan dana itu tidak serta merta menyelesaikan seluruh tunggakan RS.

Fachmi melanjutkan, suntikan dana September dan Desember lalu hanya menyelesaikan situasi tunggakan saat itu.

Bila hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai total tunggakan yang akan terbit akhir Januari ini menyatakan nilai tunggakan lebih besar maka kebutuhan otomatis akan berubah lagi.

“Uang yang digelontorkan terakhir Rp 5,2 triliun itu menyelesaikan situasi saat itu. Done. Untuk melihat situasi terkini itu tunggu lagi hasil audit [dari BPKP],” tambahnya.

Pada prinsipnya, lanjut Fachmi, pembayaran tunggakan yang dilakukan BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan cash flow di mana setiap tagihan yang masuk lebih dulu akan dibayar lebih dulu. Angka tunggakan pun tidak statis.

“Hari ini kita bayarkan tahu-tahu ada tagihan baru dan seterusnya. Itu yang kemudian saat ini dicek oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.

Namun pada prosesnya kerap kali proses penagihan berjalan lambat. Hal itu dikatakan Fachmi dikarenakan setiap RS memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda.

“Tapi persoalannya kan tidak sederhana. RS punya sistem manajemen sendiri. Ada RS yang cepat, ada RS yang lambat.” ungkapnya.

Berita Terkait