Terkini.id — Tak sedikit warga Makassar mengeluhkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama kelas 3.
Hal itu berdasarkan hasil reses masa sidang pertama yang dilakukan oleh Legislator PDI-P DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG), baru-baru ini. Ia banyak mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan iuran BPJS.
“Tuntutan warga bergeser, dulu lebih banyak minta infrastruktur, sekarang lebih banyak kesehatan. Bahkan warga keluhkan kenaikan iuran BPJS,” kata RPG, di Makassar.
Ia mengungkapkan, warga Makassar mempertanyakan indikator pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Meski demikian, namun persoalan kenaikan BPJS merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Olehnya itu, aspirasi terkait hal itu akan menjadi aspirasi partai untuk diteruskan ke Fraksi PDI-P di DPR RI.
- Jamsostek Makassar Tembus Rp624 Miliar, Dirut BPJS Apresiasi Pemkot Makassar
- Pemkot Makassar Arahkan APBD untuk Ringankan Beban Warga, Dari BPJS, Hingga Seragam Gratis
- Penyaluran Bantuan Iuran Dihentikan, BPJS Diminta Tetap Berikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
- Yeni Rahman Gelar Sosialisasi Perda No 7 Tahun 2019 Ihwal Kesehatan, Singgung Soal BPJS
- Rahman Pina Temui Orangtua Anak Disabilitas Korban BPJS yang Terobos Paspampres Jokowi
“Ada tiga Anggota DPR RI dari Sulsel yaitu, Andi Ridwan Witri, Samsu Niang dan Sarce Bandaso, nanti kita akan sampaikan aspirasi ini untuk diperjuangkan di DPR RI,” ungkap Sekretaris DPD PDI-P Sulsel ini.
Selain itu, RPG juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Sulsel.
“Perlu memang Pemprov memikirkan kembali model jamkesda, supaya masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
