Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Melalui sebuah cuitan di media sosial, Refrizal anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa penundaan pemilu 2024 bakal melanggar undang-undang dasar 1945.
“Saya MENOLAK pemilu 2024 ditunda karena Melanggar UUD 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan 5 thn sekali,” tegasnya.
Alih-alih setuju dengan penundaan, dia setuju Pemilu, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 sesuai dengan kesepakatan yang ada.
“Saya SETUJU Pemilu (Pilpres) & Pileg pada 14 Februari 2024 sesuai dgn kesepakatan Pemerintah dgn DPR RI,” katanya.
Sementara itu, dalam cuitan politikus PKS ini kembali menegaskan dirinya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
- Demokrat Tanggapi Usulan Ketua MPR Soal Pemilu 2024: Tidak Ada Alasan Menunda Pemilu untuk Tetap Berkuasa
- Puan Maharani Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Perlu Dibicarakan Lagi : Kita Sudahi Saja
- Cak Imin Tolak Jika Dianggap Ngotot Pemilu 2024 Ditunda : Saya Hanya Menyatakan Usulan
- Enggan Buka Big Data, Hasil Survey Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Tidak Percaya Klaim Luhut
- Wacana Tunda Pemilu 2024, Amien Rais Klaim Sebagai Skenario Ugal-Ugalan Jokowi-Luhut
“Tolak wacana Presiden 3 periode atau Perpanjangan masa Jabatan Presiden dan Tolak Wacana Penundaan Pemilu,” tuturnya.
Menurut dia, saat ini saja rakyat telah mengalami kesulitan, apalagi bila Presiden Jokowi terus menjabat.
“Skrg aja sdh susah? Apalagi diperpanjang. Bila setuju silahkan Like & RT,” timpalnya. Dikutip dari Galamedia. Selasa, 1 Maret 2022.
Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Zulhas mengatakan ada beberapa alasan mengapa Pemilu 2024 perlu diundur.
Pertama, Jokowi dinilai masih yang terbaik berdasarkan hasil survei. Kedua, situasi pandemi Covid-19 yang belum juga usai dan memerlukan perhatian khusus.
Berikutnya, kondisi perekonomian yang belum stabil. Hal ini membuat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Keempat, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu, anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana. Efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Terakhir yang tidak kalah penting, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.