Pemkab Soppeng Tanggung Iuran Kesehatan 3.506 Warga yang Dinonaktifkan BPJS

Terkini.id, Soppeng – Pemerintah Kabupaten Soppeng akan menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Sekertaris Daerah Kab Soppeng H Andi Tenri Sessu, mengatakan sebanyak 3.506 jiwa peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.

“Penonaktifkan ini dituangkan dalam surat yang isinya Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2019 Tentang Penetapan Penonaktifan peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2019, yang mana di Kabupaten Soppeng terdapat sejumlah 3.506 Kartu PBI APBN yang dinonaktifkan,” jelas Andi Tenri Sessu seperti dilansir dari akun resmi Pemkab Soppeng, Minggu 4 Agustus 2019.

Baca Juga: Jamin Layanan Kesehatan, Pemkot Palopo Teken Kerja Sama dengan BPJS

Olehnya itu pemerintah telah menganggarkan pada ABPD tahun 2019, ini berkat koordinasi antara Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial, atas petunjuk Bupati maka semua yang dinonaktifkan Kemensos sebanyak 3.506 jiwa akan ditanggung oleh APBD Kab Soppeng dan juga Soppeng sudah Universal Health Coverage (UHC) sehingga tidak ada alasan masyarakat kita ke fasilitas kesehatan tidak aktif kartunya, itu bukti bahwa Bapak Bupati betul-betul serius dalam mewujudkan visinya yaitu pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

Untuk itu pihaknya menyampaikan juga kepada peserta Non-BDT yang dinonaktifkan oleh Kemensos sebanyak 3.506 jiwa. Kartunya Bisa langsung diaktifkan kembali saat itu juga di kantor BPJS kesehatan Soppeng.

Baca Juga: Ini Layanan ‘Jarak Jauh’ BPJS Kesehatan Makassar di Era New...

“Kartunya dapat diaktifkan apabila ada rekomendasi dari pemerintah daerah (Desa/Kelurahan, Dinas Sosial) kenapa demikian karena iuran yang di bayarkan adalah tanggungan pemda Soppeng,” katanya.

Sponsored by adnow
Bagikan