Pengawasan Pembatasan Jam Operasional Lemah, Pj Rudy Minta Bantuan TNI dan Polri

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mendapat banyak sorotan ihwal lemahnya pengawasan selama pembatasan jam operasional selama 2 pekan terakhir. 

Ketegasan pemerintah dinilai hanya dalam surat edaran semata. Hal itu berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Itulah tadi kita tegaskan bersama Kapolres, Pak Dandim dan Satpol PP, bahwa kunci keberhasilan dalam surat edaran ini adalah ketegasan kita,” kata Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Selasa, 12 Januari 2021.

Rudy menyebut sudah meminta Satpol PP untuk tak ragu menindaki pelanggar protokol kesehatan.

Bila ada kendala dalam penerapan protokol kesehatan, Rudy mengatakan akan ada bantuan dari TNI dan Polri.

“Dalam surat edaran kami sampaikan bahwa bagian yang betul-betul nyata membahayakan masyarakat kapan saja kita kenakan sanksi pidananya dan itu pak Kapolres sampaikan,” tuturnya.

Ia pun berharap Satpol PP bisa bertindak secara terukur dan tegas di lapangan. Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan tiap hari. 

Rudy menyebut mendapat sejumlah informasi tentang beberapa hotel tetap menyelenggarakan acara pernikahan. Hal itu, kata dia, tak berkesesuaian dengan Perwali 53.

“Itu kita sudah  minta tadi terkait pengawasan khususnya, monitoring khusus, kalau demikian adanya maka harus ada penindakan,” tutupnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.