Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Hamzah Hamid menyebut Pemerintah Kota Makassar tidak serius menindak pelanggar protokol kesehatan (Prokes). Akibatnya, kata Hamzah, pembatasan
Pemerintah Kota Makassar mendapat banyak sorotan ihwal lemahnya pengawasan selama pembatasan jam operasional selama 2 pekan terakhir. Ketegasan pemerintah dinilai hanya dalam surat edaran
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin memutuskan melonggarkan aktivitas ekonomi. Keputusan tersebut merujuk pada data Epidemiologi yang menyebut terjadi pelambatan kasus Covid-19 selama pembatasan
Mitra Terkini
