Makassar Terkini
Masuk

Pengesahan KLB Deli Serdang Dianggap Sebagai Karma Keluarga Cikeas

Terkini.id, Jakarta – Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum mengambil keputusan soal pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Namun, jika nanti ternyata disahkan, hal tersebut eianggap sebagai karma bagi keluarga Cikeas.

Hal tersebut disampaikan oleh Fadhli Harahab, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA).

Fadhli mengawali bahwa bahkan terjadinya KLB sebenarnya sudah merupakan bentuk karma yang kini telah dirasakan langsung keluarga Cikeas.

Ia mengungkit bahwa dulu banyak pihak yang merasa disingkirkan, dikhiananti, dan bahwakn dijebloskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Akumulasi kekecewaan kader Partai Demokrat (PD) yang kemudian melahirkan KLB adalah bentuk karma yang secara langsung dirasakan keluarga Cikeas. Kalau dulu banyak kader yang merasa disingkirkan SBY, dikhianati atau bahkan dijebloskan, tentu menganggap konflik di tubuh PD adalah karma,” ujar Fadhli pada Selasa, 23 Maret 2021, dilansir dari Sindo News.

Maka, menurut Fadhli, pengesahan KLB nantinya pun adalah kelanjutan karma yang dipelopori oleh kader-kader yang selama ini kecewa.

Bahkan, menurutnya, rangkaian karma ini masih bisa terus berlanjut ke arah lain. Misalnya ke pengadilan ataupun peristiwa lainnya.

“Pengesahan KLB adalah karma yang dipelopori oleh kader-kader yang kecewa. Pengesahannya KLB adalah rangkaian dari kekecewaan itu, bisa saja setelah ini berlanjut ke ranah pengadilan atau bahkan muncul peristiwa lainnya, itu rangkaiannya,” pungkas Fadhli.

Dilansir dari Sindo News, Sebelumnya Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengaku yakin 90% bahwa hasil KLB Deli Serdang akan disahkan Kemenkumham.

“Kalau legal (kepengurusan PD) itu ditentukan oleh Kemenkum HAM dan juga melihat AD/ART dari partai ini pada 2001 silam,” ujar Jerry pada Senin, 22 Marer 2021.

Menurut Jerry, jika KLB memang dianggap ilegal, maka tentu sudah dibubarkan polisi dan juga sudah dihentikan sejak awal. Namun, faktanya KLB itu tetap dibiarkan.

“Awalnya saya sudah sampaikan kubu Moeldoko bakal menang lantaran penggugat dari kubu KLB Sumut tak lain kepala KSP,” ungkapnya.

Jerry juga menjelaskan bahwa Kemenkumhan hingga kini belum menyenut KLB Deli Serdang itu ilegal.

“Memang bagi kubu AHY menyebut KLB ini ilegal atau abal-abal tapi dari Kementerian Hukum dan HAM tak menyebut ini ilegal. Jadi tinggal mereka melihat dan mempelajari berkas keduanya dan memutuskan sikap. Tapi bisa saja kubu Moeldoko memakai AD/ART versi yang lama dan AHY versi yang baru,” jelasnya.