Penyelenggara Urusan Pemerintahan Deklarasikan Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Deklarasikan Netralitas di Pemilu dan Pilkada

R
Muh Nasruddin
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Makassar – Demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Luber, Jurdil, Lancar, Aman, dan Damai, Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel, Bahtiar Baharuddin, memimpin deklarasi netralitas penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Sulsel, di Hotel Four Points, Kota Makassar, Selasa 24 Oktober 2023.

Hadir dalam deklarasi tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, unsur lembaga vertikal, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), unsur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, dan unsur terkait lainnya.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan, salah satu syarat untuk menjadi negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu. Inilah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan bersama seluruh penyelenggara negara di wilayah ini termasuk, jajaran penyelenggara, baik KPU, Bawaslu dan DKPP.

“Ini kita melakukan deklarasi (netralitas) ini untuk memudahkan tugas Bawaslu. Kita kumpulkan seluruh ASN di Pemprov Sulsel, kita kumpulkan seluruh pimpinan kecamatan, kita kumpulkan seluruh kepala desa se Sulsel, dan seluruh unsur lainnya,” kata Bahtiar yang disambut tepuk tangan meriah seluruh hadirin.

Ia juga menyampaikan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib dan siap mendukung KPU dan Bawaslu Sulsel dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga

“Seluruh kepala dinas di Pemprov Sulsel siap mendukung KPU dan Bawaslu di Sulsel,” ujarnya.

Untuk lebih memperkuat lagi netralitas ASN di Provinsi Sulsel, ia mengusulkan agar deklarasi netralitas ASN dan seluruh penyelenggara urusan pemerintahan digelar sampai di tingkat kecamatan di 24 kabupaten kota se-Sulsel.

“Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk mengadakan kegiatan deklarasi Netralitas ASN itu digelar di seluruh kecamatan, agar dapat memberikan pesan kuat untuk seluruh ASN di Sulsel,” tuturnya.

Apalagi, Provinsi Sulsel sendiri merupakan barometer demokrasi sejak tahun 1955. Terbukti jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Sulsel selalu menerapkan sistem demokrasi yang baik sejak zaman kerajaan.

“Sulawesi Selatan ini selalu menjadi barometer demokrasi sejak awal Kemerdekaan Indonesia. Kita itu sudah menggunakan sistem demokrasi sejak masih zaman kerajaan,” lanjutnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.