Perdik Sulsel Paparkan Hasil Riset Akses Kesehatan Penyandang Disabilitas

Ketua Perdik Sulsel Ishak Salim memaparkan hasil riset menyoal akses kesehatan bagi penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Terkini.id,Makassar – Ketua Perdik Sulsel Ishak Salim memaparkan hasil riset menyoal akses kesehatan bagi penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Hasil riset tersebut menemukan sejumlah permasalahan terhadap pelayanan dan hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi.

Ada 5 kecamatan di Kota Makassar yang menjadi sampel penelitian, antara lain, Manggala, Rappocini, Tallo, Biringkanaya, dan Panakukkang. Tiap kecamatan dipilih secara acak 5 kelirahan. Total keseluruhan responden dari sebanyak 200 orang.

Hasil riset tersebut mengatakan, akses terhadap pengadaan dan keterbukaan anggaran bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar yang masih sangat minim.

“Dalam kurun wuktu dua tahun ini hanya 13 atau 6,6 responden yang pernah mendapatkan bantuan alat bantu. Sementara sisanya yaitu 195 orang tidak pernah mendupatkun bantuan,” kata dia saat ditemui di Hotel Ibis, Sabtu, 14 September 2019.

Bahkan, menurut Ishak, bantuan tersebut Iebih banyak dari pihak swasta. Hal ini terjadi lantaran pemerintah belum maksimal memenuhi hak mendapatkan informasi dan hak pendataan bagi penyandang disabilitas.

Ia mengatakan lebih dari 90 responden tidak tahu soal informasi pengadaan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, kata Ishak, penyandang disabilitas tidak tahu cara dan tidak dapat mengakses informasi pengadaan dari pemerintah.

Selain itu, Ishak mengatakan, perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas pada layanan kesehatan di Kota Makassar masih kerap terjadi meski frekuensinya tak signifikan.

“Dari data di lapangan ditemukan 9 difabel mendapat perlakuan diskriminatif saat mengunjungi fasilitas kesehatan. Ironisnya perlakuan tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan seperti dokter dan perawat,” paparnya.

Ia mengatakan, seharusnya secara keilmuan dokter dan perawat lebih paham cara menangani penyandang disabilitas.

Situasi perlakuan diskriminatif tersebut, menurut hasil riset, menjelaskan bahwa belum semua penyandang disabilitas di Kota Makassar paham dan mau memperjuangkan hak mereka dalam memperoleh pelayanan publik yang layak.

“Sebanyak 55,6 persen penyandang disabilitas yang mendapat perlakuan deskriminasi tidak melakukan tindakan apa pun atau diam saja,” kata dia.

“Hanya sebanyak 44,4 yang melaporkan tindakan diskriminasi, namun laporan mereka sangat sedikit yang ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sehingga hasil riset tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi. Pertama, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (Puskesmas) melayani difabel dengan beragam kemampuan. Ia mengatakan difabel perlu mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan.

“Pemerintah menyiapkan aksi dearah Dinas Kesehatan untuk membenahi kulaitas pelayanan akses baik fisik maupun non-fisik,” ungkapnya.

Terakhir, ishak mengatakan, Dinas Kesehatan mengembangkan sistem informasi akses bagi difabel. Termasuk, kata dia, digunakan sebagai praktik transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan pemerintah kota.

Berita Terkait
Komentar
Terkini