Pernyataan Bambang Widjojanto Ini Jadi Lucu-lucuan di Kalangan Advokat

Bambang Widjojanto, kartun Bambang Widjojanto, karikatur Bambang Widjojanto, statement Bambang Widjojanto, pernyataan Bambant Widjojanto
Ilustrasi Bambang Widjojanto.(terkini.id/hasbi)

Terkini.id, Jakarta – Ketua Tim Kampanye BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto sebelumnya menyampaikan pengakuan bahwa tidak mungkin membuktikan kecurangan Pemilu 2019.

Menurut dia, negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang harus bisa membuktikan kecurangan tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, menanggapi pernyataan tersebut.

Arsul menyebut bahwa pernyataan Bambang itu menjadi bahan tertawaan para advokat di seluruh dunia.

“Statement BW bahwa negara atau pengadilan MK harus membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan dalam permohonannya menjadi bahan tertawaan dunia advokat, tidak saja di Indonesia, tapi juga di kalangan advokat negara-negara lain,” ujar Arsul seperti dilansir dari kompascom, Selasa 25 Juni 2019.

Arsul membeberkan, advokat-advokat yang membaca pernyataan tersebut akan menganggapnya sebagai argumen pengacara yang kalah saja.

Sebab, permintaan Bambang tersebut bertentangan dengan asas hukum ‘actori incumbit probotio’. Artinya, barangsiapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan.

Arsul Sani yang juga pernah berprofesi sebagai advokat itu, mengungkapkan setidaknya ada dua alasan untuk menolak pernyataan BW.

“Pertama, sarjana hukum mana pun yang ambil mata kuliah beban pembuktian pasti tidak akan menemukan sandaran doktrinal, yurisprudensi, maupun hukum positifnya untuk statement BW. Yang diajarkan adalah asas hukum ‘barangsiapa mendalilkan, maka ia harus membuktikan’,” ujar Arsul.

Alasan kedua adalah tidak pernah ada lembaga peradilan yang dibenarkan untuk kehilangan independensinya.

Bergabung dengan salah satu pihak yang berperkara dan ikut membuktikan dalil gugatannya akan membuat lembaga peradilan tersebut menjadi parsial.

“Tugas lembaga peradilan adalah menilai alat bukti, bukan membuktikan dalil salah satu pihak. Kalaupun pengadilan ingin mencari alat bukti, maka itu untuk menambah keyakinan hakim, bukan untuk mendukung atau memperkuat dalil salah satu pihak,” ujar Arsul.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto mengakui pihaknya sebagai pemohon sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membuktikan kecurangan yang terjadi di Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Bambang, yang bisa membuktikan kecurangan adalah institusi negara.

“Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini? Pemohon? Tidak mungkin. Hanya institusi negara yang bisa. Karena ini canggih,” kata Bambang di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Senin 24 Juni 2019.

Bambang menyebutkan bahwa, dalam sengketa Pilpres 2019 selalu yang dijadikan perbandingan adalah form C1 untuk membuktikan perbedaan selisih suara.

Padahal, menurut Bambang, pembuktian kecurangan saat ini tak bisa lagi menggunakan cara-cara lama seperti membandingkan formulir C1.

Dia pun membandingkan MK yang bertransformasi ke arah modern dengan permohonan perkara daring dan peradilan yang cepat. Maka, pembuktiannya pun diharapkan dapat menjadi modern pula.

“Katanya speedy trial. Kalau speedy trial enggak bisa pakai old fashioned,” ujar dia.

BW pun mengaku optimistis, dalil-dalil yang mereka ajukan dalam gugatan hasil Pilpres 2019 akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena menurut BW, hanya dengan optimisme pihaknya bisa menjemput harapan.

“Bagaimana hasil akhirnya? Saya bilang bukan urusan saya, biarlah Allah yang menentukan hasil akhir. Kami menghadirkan bukti yang kami punya, biarkan Allah yang melengkapi seluruh bukti itu. Simpel saja, gitu lho,” pungkas BW seperti dilansir jpnn.

Berita Terkait