Petinggi Parpol Minta Jatah Kursi Komisaris, Tengku Zulkarnain: BUMN Bukan Milik Kakek Kalian

Terkini.id, Jakarta – Tengku Zulkarnain menyampaikan kritik lewat akun Twitter miliknya terkait permintaan sejumlah petinggi partai politik (Parpol) kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar kader mereka ditunjuk sebagai komisaris di sejumlah BUMN.

Dalam kritiknya itu, Wakil Sekjen (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyebut permintaan petinggi Parpol tersebut ibarat politik ‘dagang babi’.

“Erick DIMINTA bagi bagi KURSI empuk Komisaris dan Jabatan di BUMN…? Politik “dagang babi”…? Anchooor…!” cuit Tengku Zulkarnain.

Dalam cuitannya tersebut, Tengku Zulkarnain juga melampirkan link pemberitaan dari situs Majalah Tempo berjudul “Cara Erick Thohir Bagi-Bagi Kursi BUMN untuk Partai Politik” yang terbit pada 18 Juli 2020.

Cuitan Tengku Zulkarnain soal kursi Komisaris BUMN. (Foto: Twitter @ustadtengkuzul)
Mungkin Anda menyukai ini:

Dalam artikel pemberitaan itu disebutkan setelah dilantik sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Oktober 2019, Erick Thohir kerap mendapat permintaan yang sama dari petinggi partai politik.

Baca Juga: Lakukan KDRT Usai Dipergoki Selingkuh, Dirut Taspen Dituntut oleh Istrinya

“Hal itu berupa permohonan memberikan kursi komisaris bagi para kader partai ataupun nama-nama profesional yang diusulkan partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” demikian narasi yang tertulis di artikel tersebut.

Setelah mengunggah cuitan tentang permintaan Petinggi Parpol kepada Erick Thohir terkait kursi komisaris BUMN, Tengku Zulkarnain juga menekankan bahwa BUMN merupakan milik rakyat, bukan milik Parpol.

“BUMN itu milik rakyat. Jika bangkrut rakyat juga yg merasakan,” cuit Tengku Zulkarnain.

Baca Juga: Tanggapi Penangkapan Gubernur Sulsel, Tengku Zulkarnain: Kejam di Saat Rakyat...

“BUMN bukan milik kakek kalian. Tidak boleh seenaknya saja. Begitu kata Orang Medan….,” cuitnya lagi.

Unggahan Tengku Zulkarnain soal kursi Komisaris BUMN. (Foto: Twitter @ustadtengkuzul)

Sebelumnya, sejumlah pihak meminta jatah kursi komisaris dan direksi perusahaan pelat merah kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu sontak menjadi kontorversi di tengah-tengah publik.

Menurut pengakuan Erick Thohir, permintaan itu tidak hanya berasal dari relawan, partai, dan organisasi masyarakat, tapi juga menteri terkait.

Bahkan, kata Erick, ada pula pihak yang meminta jatah itu melalui perpesanan instan WhatsApp. Namun, dia tidak menggubris.

“Ini bukan sesuatu yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok. Saya hanya menjaga prosedur pemilihan berlangsung secara transparan dan kandidat yang terpilih bisa menjadi bagian transformasi BUMN,” kata Erick Thohir saat diwawancarai Majalah Tempo.

Erick menegaskan, untuk menjaring nama-nama komisaris dan direksi pihaknya menggunakan firma head, khususnya guna memilih pakar dan calon yang berkualitas.

Nama-nama yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas, kata Erick Thohir, akan disorongkan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diputuskan.

Bagikan