NETWORK
Akan tetapi, lanjut Anggiat, perbeda tahun ini yakni bukber yang menjadi target utama untuk mengisi hotel yang dalam sepi justru ikut sepi.
Kondisi ini terjadi pasca anjuran pemerintah yang melarang pejabat dan aparatur pemerintah untuk lakukan buka puasa bersama.
“Kalau dengan alasan masih Covid-19, rasanya kurang tepat karena jauh sebelumnya konser musik sekala besar-besaran sudah terselenggara dengan baik, kegiatan kegiatan nasional sudah berjalan normal tanpa ada efek covid,” jelas Anggiat.
CEO Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) itu menilai bahwa pemerintah tidak berpikir efek negatif terkait kebijakan larangan buka puasa tersebut.
Disebutkan bahwa kebijakan ini akan memberi multi flier effek terhadap kelangsungan usaha hotel dan restoran penyumbang PAD terbaik di setiap daerah.
- Tantangan Bisnis Hotel di Tengah Menurunnya Euforia Masyarakat Pasca-Pandemi di Sulsel
- Protes, PHRI Sulsel Nilai UU KUHP Baru Bisa Berdampak Terhadap Okupansi Hotel
- Bike Tour 2022 DPD PHRI Sulsel Berhadiah Umrah, Buruan Daftar di Sini
- Kadis Pariwisata Makassar Resmi Buka MICE Expo 2022, Saatnya Berburu Promo Khusus 38 Hotel di Mal PIPO
- Tingkat Hunian Hotel di Makassar Terjun Bebas Setelah Kenaikan Harga Tiket Pesawat
“Selain itu, pemerintah tidak berpikir dampak usaha UKM pemasuk bahan makanan ke hotel dan restoran juga akan mengurangi potensi omzet mereka lantaran sepi orderan dan hotel dan restoran,” tutur Anggiat.
Dirinya berharap, imbauan larangan buber ASN bisa segera dicabut agar pergerakan usaha bisa berjalan di tengah kondisi perhotelan yang masih sepi.
“Ini karena buka puasa bersama sudah menjadi andalan untuk membantu cash flow hotel dan restoran,” kata Anggiat.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi melalui surat nomor 38 /Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023, melarang seluruh pejabat dan aparatur negara menggelar acara buka bersama.