PKS Tolak ASN Dilarang Dukung FPI, Eko Kuntadhi: Tokoh Gerombolan Itu Adalah Perusak Bangsa

Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik, Eko Kuntadhi mengomentari soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak peraturan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang mendukung ormas terlarang seperti Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Eko Kuntadhi lewat cuitannya di Twittter, Jumat 29 Januari 2021, lantas membandingkan tokoh-tokoh FPI maupun HTI dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurutnya, meski PKI juga terlarang di Indonesia namun tokoh-tokoh partai itu dulunya adalah para pejuang yang gigih melawan penjajah.

Sementara FPI dan HTI, kata Eko, para tokohnya malah menjadi perusak bangsa dan negara.

“PKI terlarang. Tapi tokoh-tokohnya dulu adalah para pejuang yang gigih melawan penjajahan. HTI dan FPI terlarang. Gak ada satupun tokohnya yang punya manfaat maksimal bagi bangsa. Justru tokoh gerombolan itu adalah para perusak,” cuit Eko Kuntadhi.

Dalam cuitannya tersebut, Eko juga menyertakan sebuah link artikel pemberitaan berjudul “PKS Tak Setuju Aturan ASN Dilarang Berafiliasi HTI-FPI” yang tayang di situs Detik.com pada Jumat, 29 Januari 2021.

Dalam isi artikel pemberitaan itu disebutkan, Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI).

PKS pun menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu.

“Berlebihan,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih tenang, misalnya melalui pendekat secara dialog atau edukasi.

“Pendekatan dialog dan edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen jauh lebih tenang dan tidak membuat bising,” ujarnya.

Dalam isi artikel pemberitaan yang dibagikan Eko Kuntadhi tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali juga menilai pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan ke FPI dan HTI seperti pada pemerintahan masa lalu terhadap PKI.

“Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama. Menghadapi kasus seperti ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.