Polemik Fasum-Fasos PT GMTD Sudah Menemui Titik Terang

Pj Wali Kota Makassar
Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb

Terkini.id, Makassar – Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb menegaskan sudah tak ada lagi permasalahan dengan PT GMTD ihwal penyerahan fasum-fasos berupa jalan.

“Sampai saat ini sudah tidak ada persoalan, sisa meyakinkan saja dewan pengawas yang di Makassar dan di Jakarta, mereka hanya menunggu  petunjuk,” kata Iqbal saat ditemui di Balai Kota Makassar, Kamis, 20 Juni 2019.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar sudah bertemu dengan pihak PT GMTD untuk membahas penyerahan Fasum dan Fasos ke Pemkot Makassar.

“Dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan. Pak Gubernur sudah meminta agar penyerahan fasum dan fasos segera dilakukan,” tuturnya.

Saat ditanya soal pertemuan lanjutan dengan pihak GMTD ihwal penyerahan jalan, Iqbal mengatakan menunggu rampung kesiapan dokumen atau berkas administrasi dari pihak GMTD.

Terpisah, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara(Datun) Kejari Makassar Adnan Hamzah mengatakan, pihaknya akan membantu mencari titik temu. Hal ini sesuai dengan fungsi jaksa selaku pengacara negara.

“Kami akan menjembatani hak pemerintah dan kewajiban GMTD bisa ketemu,” kata dia.

Ia menyebut dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang PT GMTD untuk negosiasi terkait pembahasan penyerahan fasum-fasos.

Tanggapan pihak PT GMTD

Menanggapi hal tersebut, Associate Director PT GMTD Tbk, A Eka Firman Ermawan menyebut usulan pihak kejaksaan sangat baik.

Eka menilai secara tidak langsung, perusahaannya mendapatkan perlindungan hukum dan kejelasan hukum serta tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami senang kalau kejaksaan ikut terlibat. Kami dari PT GMTD tidak ingin setengah-setengah dalam hal penyerahan fasum dan fasos ke Pemkot Makassar,” katanya.

Ia mengaku, saat ini, pihaknya sementara persiapkan dokumen untuk memenuhi kebutuhan Pemkot sebagai landasan penyerahan fasum-fasos.

Menurutnya, dasar hukum penyerahan fasum- fasos dari PT GMTD ke Pemkot Makassar sudah jelas landasannya. Mengacu pada Perda Nomor 9/2011 dan Perwali Makassar nomor 97/2015.

“Total lahan yang dikelola PT GMTD seluas 800 hektare dan yang baru dikembangkan 350 hektare atau 40 sampai 45 persen” ujarnya.

Ia pun membantah bila dalam kurun waktu 17 tahun GMTD tak pernah menyerahkan fasum fasos.

Tuduhan tersebut, kata dia, perlu diperiksa lagi lantaran sudah ada beberapa fasum-fasos yang menjadi bagian dari Pemkot atas penyerahan dari GMTD yang diserahkan dari tahun 1997.

“Masalah jalan yang ingin djambil alih Pemkot, kami tidak permasalahkan. Silakan ambil kalau mau tetapi tidak segampang itu, Kami juga punya beberapa permintaan. Pemkot juga harus mau mengecek dahulu dan biarkan GMTD memberi usulan dan tanggapan sebelum betul-betul diambil jika ingin diambil,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini