Menanggapi polemik ini, PPI mendesak BPIP untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut. “Kami berharap BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengevaluasi semua aturan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” ujar Gousta.
PPI juga mempertanyakan alasan di balik perubahan kebijakan ini, mengingat banyak peserta Paskibraka yang mengenakan hijab selama proses seleksi dan pelatihan. “Kami ingin kejelasan mengenai alasan di balik perubahan mendadak ini,” tegasnya.
Dampak Luas
Polemik larangan hijab bagi Paskibraka ini telah memicu perdebatan di masyarakat. Banyak pihak yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan profesionalisme dalam organisasi Paskibraka.
- Buka Pelatihan Konseling Menyusui, Bupati Jeneponto Tegaskan Jangan Hanya Seremonial, Tapi Beri Manfaat Nyata
- Sukacita Panen di Desa Lise, Potret Sinergi Pemkab Sidrap dan Petani Kawal Swasembada Pangan
- Wali Kota Makassar Gandeng Sinar Jaya Bahas Bus Kota Terintegrasi Jalur Kampus
- Tersangka Bibit Nenas Sulsel Kembalikan Uang Rp3 Miliar ke Negara
- Deretan Top Scorer dan Best Player Warnai AAS Cup II 2026
Larangan penggunaan hijab bagi Paskibraka Putri telah memicu kontroversi yang luas. Kebijakan ini tidak hanya menuai kecaman dari berbagai kalangan, tetapi juga mengundang pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan beragama dan keberagaman budaya di Indonesia.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
