Mitra Terkini
Menanggapi polemik ini, PPI mendesak BPIP untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut. “Kami berharap BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka untuk mengevaluasi semua aturan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” ujar Gousta.
PPI juga mempertanyakan alasan di balik perubahan kebijakan ini, mengingat banyak peserta Paskibraka yang mengenakan hijab selama proses seleksi dan pelatihan. “Kami ingin kejelasan mengenai alasan di balik perubahan mendadak ini,” tegasnya.
Dampak Luas
Polemik larangan hijab bagi Paskibraka ini telah memicu perdebatan di masyarakat. Banyak pihak yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan profesionalisme dalam organisasi Paskibraka.
- Wali Kota Makassar Raih Pemimpin Daerah Award 2026, Satu-satunya dari Sulsel
- Ketua BK DPRD Jeneponto Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Jeneponto, Terlapor Membantah
- PDAM Makassar Kerjakan Koneksi Pipa 300 mm di Antang Raya, Sejumlah Wilayah Terdampak
- DPRD Sulsel Setujui MYP Tahap Dua Rp5 Triliun, Infrastruktur Jadi Prioritas
- Bupati Jeneponto Buka Kegiatan PKM Berbasis Roadmap PPG UIN Alauddin Makassar
Larangan penggunaan hijab bagi Paskibraka Putri telah memicu kontroversi yang luas. Kebijakan ini tidak hanya menuai kecaman dari berbagai kalangan, tetapi juga mengundang pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan beragama dan keberagaman budaya di Indonesia.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.