Terkini.id – Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengkritik kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar dan berjanji bahwa Amerika Serikat akan selalu membela dan mendukung demokrasi dan menjatuhkan sanksi.
Mengutip suaracom dari saduran Sky News, Selasa 2 Februari 2021, Presiden AS menyampaikan kritikannya setelah militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi bersama dengan pejabat senior lainnya.
Joe Biden juga mengancam akan menjatuhkan sanksi baru kepada negara tersebut, setelah dicabut selama satu dekade terakhir karena kemajuan demokrasi yang telah dibuat.
“Dalam demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel.” jelas Joe Biden dalam sebuah pernyataan.
“Selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah terus bekerja untuk menetapkan pemilihan umum, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati,” tegasnya.
- Gubernur-Wagub Sulsel Kompak Naik Vespa Hadiri Tudang Sipulung
- Dari APBD untuk Rakyat, Wali Kota Makassar Pastikan UMKM Nikmati Separuh Belanja dari Pemkot
- Dua Pebalap Astra Honda Kembali Tunjukkan Performa Terbaiknya di JuniorGP Barcelona
- Disdukcapil Jeneponto Bergerak Cepat Tuntaskan Administrasi Kependudukan Kakek Yasang di Desa Jombe
- DPRD Pangkep Kaji Rancangan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Biden juga mengimbau masyarakat internasional untuk “menekan militer agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil”.
“Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma (Myanmar) di saat-saat sulit ini. Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma.” jelas Biden.
Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang,” tegas Biden.
Perserikatan Bangsa-Bangsa khawatir kudeta itu akan memperburuk situasi bagi ratusan ribu Muslim Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine setelah militer melakukan tindakan keras pada 2016.
Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
