Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – DPR RI Fraksi PKS meradang usai interupsi salah satu anggotanya, Fahmi Alaydroes ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Kejadian itu terjadi pada saat Puan hendak menutup sidang paripurna agenda persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Senin 8 November 2021.
Terlihat anggota DPR dengan nomor A432 beberapa kali mengajukan interupsi tetapi tidak direspons oleh Puan.
Merasa kesal ia pun sempat mengeluarkan sindiran kepada putri Megawati tersebut.
“Gimana mau jadi capres, hak konstitusi kita gak dikasih!” sindir Fahmi.
- Peduli Kemajuan Daerah Terpencil, Program Hati Damai Dikagumi Politisi Senior PKS
- Demokrat - Gerindra - PKS All Out Menangkan Andi Sudirman di Pilgub Sulsel
- PKS Fokus Menangkan Andalan Hati di Pilgub Sulsel
- PKS Serahkan Rekomendasi B1KWK ke Uji Nurdin-Sahabuddin di Pilkada Bantaeng 2024
- Andi Ina-Abustan Resmi Kantongi Rekomendasi PKS untuk Pilkada Barru 2024
Usai sidang paripurna ditutup, terlihat Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menghampiri meja Fahmi sambil mengacungkan jarinya.
Utut mengatakan bahwa pimpinan sidang Puan Maharani memiliki hak apakah interupsi diterima atau tidak.
“Yang mimpin sidang itu berhak, interupsi diterima atau tidak,” kata Utut.
Menurutnya, agenda rapat paripurna saat itu hanya mengesahkan persetujuan DPR terkait calon Panglima TNI. Utut mengatakan interupsi bisa disampaikan di rapat paripurna lain.
“Tadi kan di awal udah dibilang, agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi I mengenai panglima TNI, kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain, supaya kesakralannya bisa terjaga,” lanjutnya.
Diketahui, Fahmi mengatakan dirinya ingin menjelaskan beberapa hal di dalam sidang tersebut. Salah satunya mengenai pertahanan negara dan Permendikbud.
“Soal yang terkait dengan pentingnya pertahanan negara, (tugas Panglima), dan pertahanan moral bangsa, terkait dengan Permendikbud-Ristek No 30/2021 (tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Ristek),” ujar Fahmi pada awak media.
Fahmi menjelaskan jika Permendikbud No. 30/2021 telah menimbulkan banyak keresahan. Dia menyebut belasan ormas keberatan atas Peraturan yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim itu.
“Permendikbud tersebut telah menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat. Belasan ormas, akademisi, dosen sangat berkeberatan dengan Permendikbud tersebut,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.