Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang membeberkan alasan partainya tak mau berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.
Rachland Nashidik menyindir bahwa Hasto Kristiyanto merupakan Sekjen Partai terburuk yang pernah dikenal dalam politik Indonesia pasca otoritanisme.
“Sombong, songong, kosong,” kata Rachland Nashidik melalui akun Twitter @rachlannashidik, seperti dikutip Terkini.id pada Sabtu, 25 Juni 2022.
“Sekjen Partai terburuk yang pernah dikenal dalam politik Indonesia paska otoritarianisme,” sambungnya.
Dilansir dari Detik News, Hasto Kristiyanto membeberkan alasan partainya tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilpres 2024.
- Soal Pemecatan Noel, Rachland: Bukan Hanya Kampungan, tapi juga Menyerang Prinsip Fair Trial
- Soal Presiden 3 Periode, Rachland ke Sekjen PSI: Tidak Usah Bawa-Bawa SBY
- Singgung Kemungkinan Siapa yang Mengotaki Wacana Penundaan Pemilu, Rachland: Orangnya Presiden Sendiri
- Rachland Sebut Pernyataan Arteria soal 'Pecat Kajati yang Pakai Bahasa Sunda dalam Rapat' Termasuk Ujaran Kebencian
- Soal Polemik UU Ciptaker, Rachland: Sebelum MK, Demokrat Sudah Bicara, Kami Bangga
Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP menghormati posisi PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan.
Ia menilai, kritikan PKS terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi merupakan bagian dari check and balances dalam demokrasi.
Namun, menurutnya, PDIP tidak mungkin bekerjasama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi.
“Kan kita juga harus melihat kepemimpinan Pak Jokowi sebagai konsistensi sikap PDI Perjuangan,” katanya di Jakarta Convention Center pada Sabtu, 25 Juni 2022.
Hasto Kristiyanto juga menambahkan bahwa sikap PDIP tidak bekerja sama dengan PKS ditinjau dari perbedaan darik aspek ideologi dan historis.
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menjelaskan secara detail soal mengapa PDIP tidak mau berkoalisi dengan Demokrat.
Ia menyinggung soal Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Sebagaimana diketahui, SBY merupakan salah satu elite Demokrat.
“Apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama 2 periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?” katanya.
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan pada zaman Soekarno, zaman Megawati Soekarnoputri, dan zaman SBY.
Selain itu, menurutnya, di zaman SBY terdapat berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi.
“Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platformnya bukan melihat pencitraannya. Belum persoalan terkait dengan orang muda yang tidak tumbuh berkembang,” jelasnya.
Hasto lalu menegaskan bahwa di dalam politik. kerja sama adalah hal yang penting. Tetapi, kerja sama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan.
“Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” ujarnya.
Ia menekankan, PDIP mengedepankan persatuan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara.
“Tetapi, terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak mentolerir adanya intoleransi radikalisme,” kata Hasto Kristiyanto.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.