Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar 2019 Minim, Ini Kata Bapenda

Bapenda Makassar
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Irwan Adnan

Terkini.id, Makassar – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Irwan Adnan mengakui mendapat beberapa teguran dari KPK ihwal penggunaan alat perekam pajak yang belum maksimal.

Penyampaian itu ia sampaikan saat menghadiri rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Selasa, 13 Agustus 2019.

“Dari hasil monev memang kebanyakan alat kita ini ada yang tidak berfungsi, ada juga yang tidak digunakan dan beberapa kendala-kendala teknis lainnya, tapi bukan berarti alat ini tidak berfungsi ya, ada beberapa kendala-kendala teknis yang memang terjadi dan kita tidak bisa pungkiri,” kata Irwan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, pihaknya mengaku akan menindaklanjuti segala keluhan yang ditimbulkan, termasuk pengawasan yang terkesan tebang pilih.

“Setelah kita cek memang ada beberapa wajib pajak yang tidak menggunakan alat ini dengan berbagai macam kendala, salah satunya adalah masalah-masalah teknis yang memang di luar kewenangan kami sebenarnya karena kita tidak berkaitan,” bebernya.

Menurut Irwan, pihaknya dalam melakukan pengawasan alat rekam pajak, terlebih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya pengawasan pajak melalui sistem online tersebut.

“Mulai hari ini semua staf Bapenda dan Laskar Pajak akan turun melakukan pengawasan terhadap alat yang kita pasang. Kita akan memastikan alat ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan pencatatan,” tegasnya.

Sekedar diketahui, sejauh ini jumlah alat rekam pajak yang dipasang ke wajib pajak Restoran, Kafe, Rumah Makan dan Hotel telah mencapai 322 unit.

Minimnya realisasi PAD tahun ini membuat Bapenda terus mengoptimalisasi sumber pendapatan dari pajak dan retribusi.

“Sekarang bahkan sampai pejabat semua turun lapangan, ya kami ingin memperlihatkan bahwa Bapenda ini sangat serius dengan peningkatan pendapatan daerah,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini