Rekomendasi Hak Angket Akhirnya Diparipurnakan

Pansus Hak Angket menyerahkan Rekomendasi hak angket pada rapat paripurna DPRD Sulsel yang berlangsung pada Jumat 23 Agustus 2019. /Nasruddin

Terkini.id — Rekomendasi hak angket kini menjadi rekomendasi DPRD Sulsel, setelah melewati tahap paripurna yang berlangsung pada Jumat 23 Agustus 2019.

Pada rapat paripurna itu juga sebagai bentuk berakhirnya masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang telah menjalankan tugas selama 47 hari.

Dalam rekomendasi hak angket yang berjudul “Dualisme Kepemimpinan di Internal Pemerintah Provinsi”. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pansus hak angket merekomendasikan sebagai berikut.

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan,

2. Meminta kepada Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana;

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi-Selatan;

4. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni; Drs. H. Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi, S.Kom, Bustanul Arifin SH, Dr. Muh. Basri M.Pd, ’ Sri Wahyuni Nurdin SE, Ak M.Ad Pemb, H. M. Taufik Fachruddin SE, MM, Ir. Salim AR;

5. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan agar mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi Pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan.

Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem mengatakan, rekomendasi itu akan segera ditindaklanjuti sesuai yang tercantum dalam tujuh poin rekomendasi hak angket.

“Kita akan segera menindaklanjuti karena batas waktunya sampai 23 September,” ujarnya.

Pada paripurna itu, dihadiri 57 anggota dewan dari sembilan fraksi. Sementara fraksi PDIP solid tidak menghadiri rapat paripurna.

Berita Terkait
Komentar
Terkini