Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak DPRD DKI untuk blacklist aksi cepat tanggap (ACT) buntut dugaan penyelewengan dana.
Namun, Anies menyerahkan polemik aksi ACT tersebut ke proses hukum. Ia mengatakan biarkan proses hukum yang berjalan.
“Biarkan proses hukum berjalan, biarkan audit dilakukan, proses hukum dilakukan, biarkan proses berjalan,” kata Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu 10 Juli 2022, dilansir dari detiknews pada Minggu 10 Juli 2022.
Sebelumnya, desakan itu datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Ia menyoroti kasus dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan lembaga filantropi itu.
Zita bahkan meminta Gubernur Anies untuk tidak lagi bekerja sama dengan ACT.
- DPRD DKI Jakarta Akan Bahas Pengganti Anies Baswedan di Rapimgab Besok
- Anies Ganti Nama Rumah Sakit, Ketua DPRD DKI: Kebijakan Tidak Bermanfaat
- Jelang Akhir Masa Jabatan Anies Baswedan, Ade Armando: Kecurangan Demi Kecurangan Terbongkar
- Ketua DPRD DKI Tanggapi Pembangunan Sirkuit Formula E: Nggak Rasional 3 Bulan Dibangun, Rasionalnya 2 Tahun Bos!
- Ketua DPRD Geram Sekda Tak Bawa Data Tunjangan Anies Saat Rapat Bahas Anggaran
“Jujur kecewa banget, sih. Banyak yang menyumbang ke situ, kalau dana donasi disalahgunakan itu namanya bukan keterlaluan, tapi keterlaluan banget!” ujar Zita kepada wartawan, Jumat 8 Juli 2022.
“Kalau saya, sih, bukan hanya blacklist, saya akan minta aparat usut itu sampai tuntas,” imbuhnya.
Sementara itu, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta menghormati proses hukum yang berlaku, terutama proses pengauditan. Ia baru akan mengambil langkah setelah adanya kesimpulan.
“Jadi kita ingin menghormati aparat penegak hukum, menghormati aparat audit yang sedang melakukan prosesnya dan baru melakukan tindakan setelah ada kesimpulan-kesimpulan. Kan begitu prosedurnya,” jelas Anies.
“Justru kalau kita bertindak sebelum ada data, sebelum ada kesimpulan yang lengkap nanti bisa-bisa kita menghakimi berdasarkan opini. Kita sebagai penyelenggara negara harus mengambil sikap yang bertanggungjawab dan salah satu sikap bertanggungjawab adalah mengambil keputusan berbasis data, berbasis kelengkapan informasi,” lanjutnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.