Terkini.id, Jakarta – Mantan Seketaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu menanggapi soal gebrakan Menteri Sosial (Mensos) Risma yang membuatkan KTP untuk gelandangan di Jakarta.
Lewat cuitannya di Twitter, Jumat 15 Januari 2021, Said Didu mempertanyakan apakah pembuatan KTP buat gelandangan dari Risma tersebut bisa dilakukan tanpa izin dari Pemda DKI.
“Memang boleh tanpa seizin pemda DKI?,” cuit Said Didu.
Dalam cuitannya itu, Said Didu juga membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul “Risma Buatkan KTP untuk Pengamen dan Gelandangan di Jakarta, Target 100 Orang Per Hari” yang tayang di situs Gelora.co pada Jumat, 15 Januari 2021.
Dalam isi artikel pemberitaan itu disebutkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma membuat gebrakan dengan membuatkan kartu tanda penduduk bagi pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lainnya di DKI Jakarta.
- Wakil Ketua DPRD Makassar Eric Horas Gelar Reses di Kelurahan Banta-Bantaeng, Warga Keluhkan Bantuan Sosial
- Reses Pertama, Anggota DPRD Makassar Azwar Rasmin Serap Aspirasi Warga Kelurahan Tamamaung
- Tutup Reses Pertama, Anggota DPRD Makassar Andi Odhika Cakra Serap Aspirasi Warga di Dua Kelurahan
- Kalla Youth Fest dan Kalla Run 2025 Jadi Event Akbar di Kota Makassar Akhir Pekan Ini
- GIIAS 2025 Kembali Hadir di Makassar Setelah 5 Tahun Absen, Skala Makin Besar
“Untuk DKI Jakarta target kita 1.600 orang, sehari 100 orang,” kata Risma saat meninjau data kependudukan dan pembukaan rekening ATM Atensi bagi warga marjinal di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial di Jakarta.
Risma mengatakan, kepemilikan KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan, sesuai dengan alamat dan KTP.
“Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya,” ujar mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
Terkait hal itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan bahwa selama ini warga marjinal tidak terakses bantuan-bantuan sosial dari pemerintah karena terkendala tidak punya data yang jelas.
“Dengan adanya NIK dimana saja mereka berada pasti akan mendapatkan bantuan dan akses mereka ke perbankan juga akan lebih mudah,” ungkap Harry.
Ia menambahkan, nantinya sekitar 16 ribu warga marjinal di sejumlah daerah terutama di kota-kota besar yang akan difasilitasi pemenuhan data kependudukannya.
Dalam isi pemberitaan yang dibagikan Said Didu tersebut, salah satu warga yang ikut dalam perekaman data KTP gebrakan Risma itu yakni Nurhayati (40) mengaku senang akhirnya ia bisa memiliki KTP.
Warga Rawabebek Jakarta Timur tersebut mengatakan, selama ini dia mendapatkan penghasilan dari mengamen keliling ibukota. Ia pun berharap kehidupannya bisa lebih baik dan tidak lagi mengamen.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.