Sayangkan Pernyataan Jokowi, Ray Rangkuti: Memilukan dan Membingungkan
Komentar

Sayangkan Pernyataan Jokowi, Ray Rangkuti: Memilukan dan Membingungkan

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tidak semua masalah ditarik kepadanya.

Ray Rangkuti menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu memilukan dan membingungkan di saat yang bersamaan.

“Pernyataan presiden agar tidak semua hal diserahkan kepada beliau, khususnya terkait TWK KPK, itu memilukan dan sekaligus membingungkan,” ungkapnya pada Kamis, 23 September 2021, dilansir dari GenPI.

Ray Rangkuti menjelaskan, pernyataan itu memilukan karena Presiden seperti lepas tangan atas persoalan yang dihadapi oleh para pegawai KPK yang diberhentikan.

Padahal, lanjutnya, pemecatan pegawai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut telah dinyatakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

DPRD Kota Makassar 2023
Baca Juga

“Membingungkan karena kejadian ini justru terjadi setelah kewenangan atas penentuan status pegawai KPK diserahkan kepada pemerintah,” terang Ray Rangkuti.

Ia lantas menyinggung, polemik ini telah memperlihatkan bahwa revisi UU KPK itu nampak sangat dipaksakan.

“Kenyataannya, beban dan tanggung jawabnya tidak siap dipikul oleh mereka yang diamanahkan oleh UU KPK melaksanakannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ray Rangkuti juga menyentil para anggota legislatif dan eksekutif juga terlihat tidak peduli karena melakukan revisi UU KPK di tengah protes masyarakat yang begitu luas.

“Oleh karena itu, pernyataan Presiden Jokowi tersebut seperti mementahkan kembali apa yang telah eksekutif dan legislatif paksakan,” kata Ray Rangkuti.

“Ini seperti senang mengubahnya tapi ogah memikul akibatnya,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengapa tak banyak berkomentar terkait nasib 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan.

Jokowi mengatakan bahwa ia menghormati proses yang masih berjalan di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pihak yang berwenang menjawab persoalan pegawai KPK itu adalah pejabat pembina.

Dalam hal ini, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Jokowi pada 15 September 2021, dilansir dari CNN Indonesia.