SBY Turun Gunung, Jusuf Kalla: Itu Keputusan Terakhir Pada Majelis Tinggi

Terkini.id, Jakarta – Menjelang pemilu 2024 mendatang, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut turun gunung. Kini ditanggapi mantan wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla melalui sebuah unggahan video di kanal youtobe Karni Ilyas Club belum lama ini.

Dalam unggahan video tersebut, Jusuf Kalla akrab disapa JK menyebutkan bahwa turun gunungnya SBY tentu pada kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Jadi sistem di Partai Demokrat itu, peran beliau itu berarti keputusan terakhir pada majelis tinggi, jadi dia memang tinggi kan. Jadi, dia turun menjelaskan artinya dia turun di atas ke bawah kan,” ujar Wakil Presiden era SBY.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa, SBY juga sempat menyinggung alasannya mengapa harus turun gunung menghadapi Pemilu.

Menurutnya, ada tanda-tanda Pemilu 2024 dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil. Dikutip dari Populis. Jumat, 23 September 2022.

Lantas hal tersebut, Jusuf Kalla pun menegaskan bahwa pernyataan SBY soal potensi kecurangan Pemilu tersebut adalah suatu peringatan bagi pemerintah dan penguasa.

Kendati demikian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini meyakini bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan melaksanakan Pemilu 2024 dengan benar sesuai konstitusi.

“Saya percaya bahwa peringatan Pak SBY tuh sebenarnya sejalan dengan berpikirnya Pak Jokowi bahwa menjaga sekali lagi menjaga konstitusi, menjalankan demokrasi secara baik, dan juga mengikuti kehendak rakyat,” beber Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengaku harus turun gunung dalam menghadapi Pemilu 2024.

 Sebab, dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil.

“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokratt.

“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” tuturnya.