Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyebut bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara obyektif layak dicopot.
Menurutnya, Ahok sudah cukup sering membuat berbagai kegaduhan di ruang publik sehingga keputusan tersebut layak dipertimbangkan.
Terbaru, komunikasi antara karyawan dan perusahaan terkait tuntutan karyawan sempat menjadi gaduh katanya karena gaya komunikasi yang dikembangkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun, disebutkan bahwa untungnya sejumlah informasi misleading yang disampaikan oleh Ahok di ruang publik diluruskan oleh Komisaris Independen Iggi Haruman Achsien.
Di sisi lain, peran Ahok juga tidak hadir ketika Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) membatalkan aksi mogok kerja.
- Pengamat Politik Sebut Anies Baswedan Akan Menang Pertarungan Jika Tepat Memilih Cawapres 2024
- Pertanyakan Prestasi Anies Baswedan, Ujang Komarudin ke Hasto Kristiyanto: Cek Aja! Keliatan Kok, Sangat Jelas
- Pengamat Politik Ujang Komaruddin Ungkap Kemungkinan Adanya Skenario PDIP di Pilpres 2024
- Sebut Puan Berpeluang Maju di Pilpres, Ujang Komarudin: Dia Anak dari Ketum PDIP
- Anies-Khofifah Digadang Jadi Duet Baru di Pilpres 2024, Ujang Komarudin: Menarik Tapi Agak Sulit
“Secara objektif Ahok layak dicopot,” tegas Ujang, dikutip terkini.id dari RMOL pada Jumat, 31 Desember 2021.
Kendati demikian, dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu meyakini bahwa Ahok tak bisa dilengserkan sebagai Komut Pertamina.
Sebab, menurutnya, jabatan tersebut merupakan kompensasi politik yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta itu dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tapi tak akan bisa karena jabatan Ahok di Pertamina itu kan kompensasi politik.
Oleh karena itu, Ujang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sepatutnya merespons rencana Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi yang akan melimpahkan dokumen terkait dugaan korupsi yang patut diduga dilakukan Ahok.
Katanya, jikalau Ahok tersandung kasus hukum, maka secara otomatis jabatannya bisa saja dicopot.
“Kita semua cinta kepada bangsa ini. Korupsi sangat menyengsaran rakyat. Jadi, KPK mesti tindaklanjuti laporan Adhie Massardi atas dugaan korupsi Ahok,” tuturnya.
“Jika dibiarkan dan didiamkan, maka rakyat akan menuding KPK berada dalam genggaman penguasa,” tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.