Sekwil KPI Sulsel Sampaikan Situasi Perempuan Sulsel ke Ketua Komnas Perempuan

Terkini, Jeneponto – Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Selatan, Ramlawati Alex, menyampaikan berbagai isu yang dihadapi perempuan di wilayah Sulawesi Selatan kepada Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di Kantor Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan.

Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Komnas Perempuan dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, khususnya dalam penanganan isu-isu perempuan dan kekerasan berbasis gender.

Dalam kesempatan tersebut, Ramlawati Alex menggarisbawahi beberapa persoalan mendesak, seperti meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, serta tantangan yang dihadapi perempuan di daerah pedesaan, termasuk ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kami melihat perempuan di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan. Selain kekerasan berbasis gender, perempuan juga kerap menjadi korban dalam konflik agraria dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak,” ujar Ramlawati AlexAlex, Selasa, 13 November 2024.

Kepada Ketua Komnas Perempuan, Ramlawati Alex menyampaikan kondisi salah warga Jeneponto berdasarkan rujukan kasus pendampingan dari KPI Cabang Jeneponto, dimana dipenjangkauan yang dilakukan kawan kawan KPI Jeneponto, bahwa seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban KDRT pada bulan Juli 2024.

“Tapi tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang harusnya negara melindunginya dalam pemenuhan hak dan pemulihannnya, sesuai UU No 23 Tahun 2004, dimana amanat UU tersebut menegaskan bahwa salah satu hak korban adalah mendapatkan layanan pemulihan dan perlindungan, namun berbenturan dengan Perpres Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional,Pasal 52 menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan akibat tindak penganiayaan kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundangan undangan, tidak mendapat jaminan pelayanan BPJS,” jelas Ramlawati.

Menurutbya, kasis itu sangat tidak adil buat korban dan perempuan. Hal itu bermula ketika Erni menjadi korban KDRT yang dilakukan suaminya pada bulan Juli 2024

“Dalam perawatan medis Kartu Indonesia Sehat PBI milik ibu Erni secara otomatis tidak bisa digunakan karna ibu Erni adalah korban penganiayaan dan masuk dalam daftar jenis yang tidak mendapatkan layanan BPJS, al hasil Ibu Erni dan keluarga harus membayar sebesar Rp 8.870.000.00 dalam sehari perawatan dirumah sakit daerah Lanto Daeng Pasewang di Jeneponto,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ramlawati menyampaikan, akibat 25 luka tusukan, Erni akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar untuk mendapatkan perawatan penanganan yang lebih intensif dengan status pasien umum (tidak ditanggung BPJS).

“Selama perawatan medis tercatat biaya yang harus dibayar erni sebesar Rp.127.000.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). berkat bantuan dan pinjaman dari berbagai pihak, Erni dapat membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp.59.902.200 (lima puluh sembilan juta, sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah),” pungkasnya.

Sisa dari pembayaran tagihan rumah sakit sebesar Rp.67.097.800 (enam puluh tujuh juta sembilan tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang atas kebijakan rumah sakit diangsur oleh keluarga erni setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000, selama 68 bulan berjalan sejak bulan bulan Juli 2024.

Ketua Komnas Perempuan menyambut baik laporan ini dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat advokasi berbasis data dan kolaborasi dengan OMS lokal dalam mendukung perlindungan perempuan di Sulawesi Selatan.

“Ini adalah langkah penting untuk menyuarakan isu-isu perempuan dari daerah. Kami akan berusaha memastikan rekomendasi ini sampai kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan di Sulawesi Selatan. Para peserta menegaskan pentingnya membangun kolaborasi berkelanjutan guna menciptakan perubahan nyata bagi kehidupan perempuan di wilayah ini.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.