Masuk

Sempat Menjadi Polemik, Kini DPR RI Resmikan RUU KUHP Menjadi UU

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Hari ini, Selasa, 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah meresmikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Putusan tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang memimpin jalannya rapat paripurna hari ini, Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum putusan ini ditetapkan, Pemerintah bersama dengan Komisi III DPR RI telah mengesahkan RKUHP ini pada pembahasan tingkat I pada Kamis, 24 November 2022, hingga kemudian dibawa pada tingkat rapat paripurna.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pasal-pasal kontroversial yang ada dalam RKUHP sudah banyak mengalami reformulasi yang didasari pada masukan dari masyarakat. Berkaca pada peristiwa 2019 lalu, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat.

Baca Juga: Maju Sebagai Caleg DPR RI, Dua Purnawirawan Polri Bangun Komunikasi di Demokrat Sulsel

“Bahwa ada pasal yang masih dirasa kontroversial, saya rasa kemarin sudah menjadi bahan pertimbangan teman-teman dan kami lakukan kajian. Ada partai-partai yang menerima dengan catatan, mayoritas menerima dengan catatan”, ujar Sufmi.

“Mungkin kita minta DPR dan pemerintah untuk sosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal krusial supaya masyarakat mengerti. Karena ada beberapa pasal sebenarnya sudah kita harmonisasikan, harusnya enggak jadi polemik,” tambahnya seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia.

Beliau juga menjelaskan kepada pers bahwa apabila ada masyarakat yang masih keberatan dan menolak pengesahan RKUHP ini agar dapat mengajukan gugatan dan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MA). Tetapi kemudian beliau juga memastikan bahwa RKUHP ini sudah berkali-kali dikaji ulang sehingga menurutnya sudah sesuai dengan pertimbangan masyarakat.

Baca Juga: KUHP Baru Resmi Diundangkan Oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno

“Kita kan ada jalur konstitusional. Yang tidak puas boleh upaya ke MK missal. Karena kita sudah punya RKUHP sudah saat. Kita ini kan sudah lama terhenti. Sudah pernah dihentikan, dibahas lagi, dihentikan, dibahas lagi, dan kali ini tinggal pasal krusial yang sebenarnya menurut kita kalau disosialisasikan, bisa diterima dengan baik di masyarakat.” Kata Sufmi Dasco mengkutip dari CNBC Indonesia.

Melihat kilas balik kebelakang, perjalanan RUU KUHP menjadi UU diwarnai berbagai polemik dan penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat beranggapan bahwa, masih terdapat pasal-pasal yang krusial atau kontroversial yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat ketika RKUHP ini diresmikan.

Pasal-pasal yang mengatur hal-hal seperti kumpul kebo, kontrasepsi, demonstrasi dan penghinaan terhadap presiden menjadi bahan polemik di masyarakat yang menimbulkan demonstrasi yang cukup masif ketika RKUHP ini dipublikasikan.

Pada 2019 lalu terjadi demostrasi besar-besaran di sekitar gedung DPR RI yang dilakukan oleh beberapa komunitas mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Beberapa yang tercatat diantaranya berasal dari ITB, Trisakti, Unindra, Stiami, Universitas Paramadina, Universita Tarumanegara, UPI, STMT Trisakti dan UI.