Mitra Terkini
Terkini, Jeneponto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto menggelar rapat Paripurna Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang bertempat di Ruang Paripurna, Jumat, 4 Juli 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi dihadiri, Bupati Jeneponto, Paris Yasir, Unsur Forkopimda, para anggota DPRD Jeneponto, sejumlah pimpinan OPD dan beberapa pejabat Pemkab Jeneponto.
Ranperda tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jeneponto H. Paris Yasir dan diterima langsung Ketua DPRD, Didis Suryadi selaku Pimpinan Sidang.
Bupati Jeneponto dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan ranperda ini dilakukan sesuai amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat enam (6) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama atas Ranperda tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterimanya dokumen Ranperda.
“Artinya persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD paling lambat pada tanggal 20 juli 2025 berdasarkan hitungan hari kalender,” kata Paris Yasir.
- Tayangan Piala Dunia 2026 Bisa Diakses di MAXStream TV, Warga Indonesia Hingga Pelosok Bisa Menikmati
- Asmo Sulsel Ajak Pengguna Honda Scoopy Jelajahi Ikon Kota Makassar Lewat "Your Mode, Your Ride"
- Wali Kota Munafri Sebut Data Akurat Jadi Dasar Pembangunan dan Investasi Makassar
- Diskominfo dan Dinas Kesehatan Sidrap Berkolaborasi dalam Implementasi TTE
- BI Sulsel Kuatkan Kampanye Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Training of Trainers
Menurutnya, Ranperda ini merupakan hasil konsolidasi dari semua laporan realisasi perangkat daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang sudah melalui proses penyesuaian atau koreksi dari hasil audit terinci yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan.
“Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 merupakan sejarah bagi kita semua karena sejak dimulainya audit pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Jeneponto menerima opini tertinggi dalam penilaian laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan,” jelas Paris Yasir.
WTP yang diberikan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) kata Paris, merupakan keberhasilan Pemkab Jeneponto dalam menyelesaikan paragraf lain yang menjadi pengecualian dalam laporan keuangan tahun sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :
1. peningkatan kualitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (pad), diantaranya melakukan pemutakhiran database objek pajak dan wajib pajak serta penghitungan dan penetapan pajak;
2. perbaikan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada beberapa opd;
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.