Singgung JHT Dicairkan pada Usia 56 Tahun, Said Iqbal: Pemerintah Sepertinya Tidak Bosan Tindas Kaum Buruh

Terkini.id, Jakarta – Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja yang memakai BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) baru bisa dicairkan ketika yang bersangkutan berusia 56 tahun.

Menanggapi hal ini, Presiden Konfesedarasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengecam aturan ini. Iqbal sempat menyinggung pemerintah dengan kalimat “pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh’.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengelurakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan ini dikemas dalam Permenaker Nomor 2 tahun 2022. 

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Sulselbar Kerjasama Melindungi Nasabah BPR

KSPI menilai Peraturan ini dianggap sebuah penindasan terhadap kaum buruh dan rakyat kecil.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” kata Said Iqbal, dikutip dari laman Viva.co.id, Sabtu 12 Februari 2022.

Baca Juga: Said Iqbal Ancam Sebar Nama Pendukung Omnibus Law Cipta Kerja

Aturan ini juga berlaku untuk pekerja yang terkena PHK yaitu mengambil JHT ketika berusia 56 tahun. Said Iqbal jg mengatakan ketika buruh kena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusia 30 tahun. Maka jaminan hari tua baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun atau menunggu ketika usianya mencapai 56 tahun.

Selain itu, Iqbal mencontohkan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 akan membuat upah buruh di beberapa daerah tidak naik. Bahkan kalau naik sekalipun itu besarannya per hari masih lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya ke toilet umum.

“Kenaikannya per hari di kisaran Rp1.200. Sedangkan ke toilet saja besarnya Rp 2000,” ujarnya.

Baca Juga: Said Iqbal Ancam Sebar Nama Pendukung Omnibus Law Cipta Kerja

KSPI jug mendesak Menaker untuk mencabut peraturan ini, karena aturan ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menaker, Ida Fauziah. 

Instruksi yang dikeluarkan presiden, mengatakan apabila ada buruh yang di PHK dan masuk anggota BPJS Ketenagakerjaan maka satu bulan setelahnya boleh mencairkan dana JHT nya.

“Dengan demikian permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh di-PHK yang kehilangan pendapatannya agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil 1 bulan setelah PHK,”

Bagikan