Soal Kartel Kremasi, Ketua DPRD DKI Minta Kapolda Tembak Mati Pelakunya: Lebih Jahat dari Narkoba dan Korupsi!

Terkini.id, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, yakni Prasetyo Edi Marsudi, turut menanggapi soal adanya praktik kartel kremasi jenazah Covid-19.

Adapun hal tak etis tersebut diadukan oleh sejumlah masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Untuk itu, Prasetyo mengatakan bahwa hal-hal yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah pandemi haruslah ditindak tegas.

Baca Juga: Dari Rp60 Juta Jadi Rp70 Juta, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD...

Tak segan-segan, ia bahkan meminta Kapolda untuk menembak mati pelakunya lantaran dinilai lebih jahat dari narkoba dan korupsi.

“Saya minta kepada Kapolda, pernah saya bicara dengan Pak Kapolda, hal-hal seperti itu lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat dari korups. Tembak mati aja, saya bilang gitu,” ujar Prasetyo kepada wartawan, dikutip terkini.id dari IDNTimes pada Rabu, 21 Juli 2021.

Baca Juga: Tak Ingin Pinjaman Ancol Rp1,2 Triliun Untuk Formula E, Ketua...

Sebagai informasi, sebelumnya beredar pesan berantai di media sosial berisi pengalaman warga yang mengaku dimintai uang puluhan juta oleh oknum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk jasa mengkremasi keluarga yang meninggal karena Covid-19.

Ya, pesan berantai berisi informasi adanya kartel kremasi yang memeras warga itu menyebar di media sosial dan menjadi viral.

Seorang warga Jakarta bahkan dengan berani menceritakan kisahnya yang didatangi petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta yang menyampaikan bahwa paket Kremasi dipatok dengan harga Rp48,8 juta.

Baca Juga: Tak Ingin Pinjaman Ancol Rp1,2 Triliun Untuk Formula E, Ketua...

Ia juga menyebutkan bahwa fasilitas itu bisa langsung dilayani dengan cepat karena slotnya pun terbatas.

Selain itu, warga juga sulit mencari fasilitas krematorium karena sudah penuh dan bahkan ada yang harganya mencapai Rp88 juta.

Terkait hal itu, Prasetyo lantas beranggapan bahwa saat ini Jakarta sedang dalam kondisi luar biasa atau force majeure akibat pandemi Covid-19 di mana bukan hanya kartel kremasi, tetapi kartel obat juga banyak ditemui.

“Saya minta tolong kepada para pengusaha, sadar dirilah, kondisi republik ini khususnya Jakarta memang sedang force majeure. Tiap hari juga kita sensitif sekali ambulans pakai APD meninggal dunia.

Di sisi lain, Distamhut Provinsi DKI Jakarta, menampik petugasnya ada yang menjadi calo kremasi jenazah Covid-19.

Kepala Distamhut Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, meminta warga mencatat nama, mengambil foto wajah, dan melapor ke Pemprov DKI jikalau terbukti memang ada oknum yang mengaku petugas Distamhut lalu meminta uang.

Suzi menjelaskan prosedur kremasi dilakukan Yayasan Kremasi yang dapat bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya sehingga menurutnya, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab alias oknum yang merugikan masyarakat.

“Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Bagikan