Soal Limbah Batu Bara, Presiden Dinilai Lakukan Tindakan Inkonstitusional, Pengamat: Negara Sengaja Lakukan Kejahatan Lingkungan

Terkini.id, Jakarta – Koordinator Bidang Politik Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Khalisah Khalid menanggapi perihal dihapusnya limbah batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3).

Khalisah menilai bahwa hal ini merupakan kejahatan lingkungan yang dilakukan negara.

Khalisah mengatakan bahwa negara tengah mencoba melakukan pembunuhan terhadap generasi bangsa yang akan datang.

Baca Juga: Singgung Jokowi Soal Garuda, Nicho Silalahi: Berani Gak Lo Terima...

“Secara pelan-pelan negara telah melakukan tindakan pembunuhan terencana, bukan hanya pada generasi saat ini tapi juga generasi akan datang,” ujar Khalisah, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 12 Maret 2021.

Hal itu, menurut Khalisah hanya menguntungkan bagi pihak korporat semata.

Baca Juga: Prabowo Subianto Digandrungi Kaum Milenial, Sekjen Gerindra: Sudah Tepat

“Saya ingin menegaskan bahwa mencabut FABA sebagai limbah B3 adalah bentuk kejahatan lingkungan yang dilakukan negara untuk kepentingan, keuntungan korporasi. Jadi negara sendiri yang melakukan kejahatan,” tambahnya.

Khalisah juga menilai bahwa Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi yang dimana menjamin hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat.

“Tindakan yang dilakukan presiden dengan mencabut FABA tidak sebagai limbah B3 adalah sama artinya presiden melakukan tindakan yang inkonstitusional karena secara jelas konstitusi kita menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat adalah hak warga negara,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Subianto Digandrungi Kaum Milenial, Sekjen Gerindra: Sudah Tepat

Ia juga menyertakan data dimana WALHI mencatat FABA termasuk dalam 10 jenis limbah yang paling banyak diproduksi.

Itu lah mengapa, Khalisah mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan tersebut.

“Itu yang kenapa kita terus mendorong atau mendesak bahwa FABA ini termasuk dalam limbah B3, karena bukan hanya sifatnya, tapi timbunan yang dihasilkan FABA ini sendiri cukup tinggi,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 

Beleid itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun yang dikeluarkan dari kategori Limbah B3 itu adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi.

PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PP 22/2021 itu sendiri diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagikan