Soal Rencana Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Makassar, Pengamat Ingatkan Perekrutan Transparan

Soal Rencana Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Makassar, Pengamat Ingatkan Perekrutan Transparan

KH
Kamsah Hasan
Redaksi

Tim Redaksi

Terkini.id, Makassar –  Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana mengadakan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Ada sekitar 24 posisi jabatan di eselon II yang bakal diperebutkan secara terbuka.

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menyatakan persiapan sudah dilakukan, termasuk izin dan penunjukan panitia seleksi.

“Pansel sudah ada. Khusus SKPD berkaitan pendapatan, panselnya lain, SKPD berkaitan pelayanan juga lain. Yang dilibatkan ada Unhas sebagai lembaga asesmen, ada juga dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Danny Pomanto, Senin, 18 Oktober 2021.

Pengamat Pemerintahan Bastian Lubis mengingatkan agar proses perekrutan aparatur dan perangkat negara dilakukan dengan selektif, jelas, dan transparan.

Pasalnya, lelang jabatan menjadi salah satu cara untuk menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme untuk memperoleh sumber daya manusia yang berintegritas dan memadai.

Baca Juga

Rektor Universitas Patria Artha Makassar ini mengatakan bila pemerintah kota ingin benar-benar konsisten terhadap kualitas eselon II yang ingin dipilih, panitia seleksi (Pansel) hendaknya melakukan penelusuran rekam jejak peserta lelang.

“Di rekam jejak itu harusnya sudah kelihatan orang itu seperti apa. Dulu ngapain aja, temuannya apa? Jadi kalau mau benar konsisten terhadap kualitas eselon II yang mau dipilih, benar-benar lah dicari rekam jejaknya,” beber Bastian.

Selain itu, secara kompetensi peserta lelang juga harus memiliki satu jalur yang sama dengan jabatan yang dipilih dan mampu dengan jelas memaparkan visi misi ke depannya.

Bastian mengingatkan, jangan sampai proses lelang jabatan menjadi sebatas formalitas belaka akibat adanya intervensi dan subjektivitas kepala daerah dalam menentukan calon pejabat. 

Menurutnya, kepala daerah harus memilih pejabat berdasarkan kebutuhan, bukan faktor kedekatan personal.

“Karena kalau sudah begitu, ya, kita bisa tebak-tebak buah manggis aja, bisa ditebak si ini di jabatan ini, si itu dijabatan itu. Berarti itu bukan kebutuhan, tapi kedekatan,” jelasnya.

“Kalau memang begitu hasilnya hanya like and dislike, ga ada yang berkembang ya ga usah cerita terobosan,” pungkas Bastian.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.