Soal Teror Busur, Dewan Minta Pemkot Makassar Aktifkan Kembali Punggawa Kota

Terkini.id, Makassar – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar Wahab Tahir meminta pemerintah kota mengaktifkan kembali Punggawa kota.

Program ini sebelumnya sempat digalakkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di periode sebelumnya, mereka bertindak sebagai polisi adat layaknya di daerah Bali.

Hal itu merespons sejumlah kasus teror busur yang yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya, seorang siswi SMA harus meregang nyawa setelah terjatuh dari motor akibat lari dari kejaran OTK yang berniat membusurnya di Jalan Veteran Selatan, pada Kamis, 27 September.

Kasus serupa juga terjadi dan menimpa salah seorang suporter PSM ketika kembali dari Parepare, korban diserang tiba-tiba oleh sekelompok OTK saat mengendarai motor di Jalan Baddoka, Biringkanayya. Busur yang dilesatkan mengenai dada, dan dilaporkan tembus hingga paru-paru.

Kemudian kasus penyerangan mahasiswa yang sedang santai di depan rumahnya, di Jalan Minasa Upa, pada 25 September lalu, busur tersebut mengenai leher dari korban.

Lalu penyerangan OTK di Cafe Fujiama, Jl Waduk, Manggala pada tanggal 18 September dini hari. Dimana seorang mahasiswa terkena busur di lengan kanan.

“Ada dulu punggawa kota, kayak di Bali polisi adat, sehingga pelibatan masyarakat itu aktif,” ujar Wahab Tahir, Senin, 10 Oktober 2022.

Legislator Golkar ini menyebut, kasus semacam ini, umumnya terjadi karena melihat ada celah dan kesempatan. 

Sementara, kata dia, pihak kepolisian tak memiliki SDM yang cukup untuk memantau Makassar selama 24 jam, sehingga perlu peran dari masyarakat sendiri.

“Kalau banyak terlibat kesempatannya akan kurang, jadi harus ditekankan keamanan ini tanggung jawab kita bersama,” lanjutnya.

Di samping keterlibatan masyarakat, pemerintah juga perlu menggalakkan penggunaan CCTV di semua titik.

“Karena ini bisa mengurangi kasus kekerasan,” jelasnya.

Wahab menilai keberadaan kriminal jalanan ini juga erat kaitannya dengan minimnya kegiatan kepemudaan di Makassar.

Seyogyanya ini bisa didorong lewat pemanfaatan fasum fasos yang ada untuk dijadikan sebagai titik pusat kegiatan kepemudaan yang lebih produktif.

“Manfaatkan itu, yang ada di tiap kecamatan, adakan gelanggang olahraga mini kah, sehingga anak-anak ini ada tempat dan ada wadah untuk kemudian bisa berkarya, ini memang minim,” ujarnya.

Di samping itu, aset kontainer yang saat ini menganggur juga dapat digunakan sebagai pusat-pusat kegiatan, semisal centra pengajian dan sebagainya.

Ini bisa multi fungsi, siangnya sebagai posko, dan malamnya kegiatan kepemudaan.

“Sehingga ada kegiatan anak-anak di situ yang bermanfaat. Sekolah apakah, ini kan soal tidak ada kegiatan, kalau tidak ada anak-anak pasti gamang kan,” jelasnya. 

Sementara, Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan, Universitas Patria Artha, Bastian Lubis mengatakan, masalah keamanan di Makassar ini memang butuh koordinasi yang intens dengan semua instansi, tak hanya satu pihak saja.

“Soal Kamtibmas sudah pas kalau ada koordinasi yang jelas antara satpol PP dengan kepolisian, plus Garnisun kota, ini harus masuk dan dibiayai dari APBD Pemkot yang merupakan urusan wajib, guna menjamin ketenangan di masyarakat terutama pada malam hari,” ujarnya.

Rektor Universitas Patria Artha ini menyebut urusan keamanan ini harus diberikan ke orang-orang profesional, tak masalah menggunakan masyarakat asalkan dari kalangan yang benar-benar mumpuni.

“Nah kalau diberikan kepercayaan pada Batalion 120 ini akan menimbulkan masalah baru lagi. Jadi kalau alasannya hanya untuk membina dan memberdayakan anak-anak nakal yang selalu berkelahi ya baiknya disalurkan saja untuk selalu olahraga,” imbuhnya.

Selain itu penyaluran anggaran juga harus jelas, termasuk dana CSR jangan sampai terjadi pungutan liar di kalangan OPD.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.