Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar meminta agar berhati-hati dan jangan bermain-main dengan masa jabatan.
“Saya mau bilang apa sebenarnya, hati-hati atau jangan sekali-sekali bermain-main dengan masa jabatan,” ujarnya.
Hal tersebut dikarenakan, menurut Zainal jika itu terjadi makaan akan melanggar prinsip konstitusionalisme dan prinsip demokrasi yang sudah ada.
“Karena bermain-main dengan masa jabatan, tadi sudah disampaikan, itu melanggar prinsip konstitusionalisme, melanggar juga prinsip demokrasi system presidensial. Dan itu yang membuat seringkali pintu masuk atau jebakan kearah otoritarianisme,” sambung Zainal sebagaimana dilansir dari Suaracom. Minggu, 6 Maret 2022.
Zainal menilai, orang-orang yang menginginkan wacana tersebut akan menempuh berbagai cara.
- Ketimbang Jokowi Terus Berkuasa, Usul Refly Harun: Bagaimana Kalau Amandemen UUD 1945 Memperpendek Masa Jabatan?
- Tegaskan Pemerintah Tidak Terlibat Propaganda Wacana Tunda Pemilu 2024, Faldo Maldini: Tak Ada Transaksi Politik
- Pusat Studi Konstitusi Sarankan Jokowi Tegas Untuk Hentikan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, 'Tidak Cukup Dengan Perkataan!'
- Jerry Massie Ungkap Ada Kelompok Oligarki yang Kendalikan Istana: Mereka Pikir Jokowi Bisa Diatur
- Presiden Jokowi Tegaskan Tolak Wacana Jabatan Tiga Periode, Fadjroel Rachman: Tidak, Tidak, Tidak
“Dengan cara mengubah UUD, mengubah system pemerintahan, bahkan ujungnya terakhir membuatnya jadi Presiden seumur hidup,” kata Zainal.
Untuk mengubah konstitusi, menurut Zainal, harusnya popularitas seorang figure mestinya tidak dipakai.
“Tetapi, apa yang dia lakukan, tetap saja kemudian gagal, godaan mengubah undang-undang dasar kemudian akhirnya tetap menjadi dua periode,” jelasnya.
Seperti diketahui, perdebatan perpanjangan masa jabatan presiden kembali memanas menyusul pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Salah satu alasan wacana itu dilontarkan ialah jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024 tersebut.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.