NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Feri Amsari, selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, menyarakan agar Presiden Jokowi bersikap lebih tegas, dalam menghentikan desas-desus wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Terlebih karena wacana tersebut telah disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik (parpol), koalisi pendukung pemerintah.
Feri juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi, tidak cukup menghentikan wacana tersebut hanya dengan kata-kata, melainkan juga harus dengan tindakan yang nyata.
“Tidak cukup dengan perkataan, tetapi tindakan. Misalnya presiden bisa menyatakan agar penyelenggara pemilu segera menyiapkan tahapan pemilu agar kemudian dilakukan proses yang memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu berlangsung,” kata Feri dalam diskusi secara virtual pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Ia memandang bahwa dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan ini, akan mengganggu partai-partai lain di luar koalisi pemerintah.
Padahal, partai lain juga memiliki hak untuk memperjuangkan aspirasi kader di pemilu yang akan datang. Selai itu, ia juga khawatir karena wacana itu akan menyerupai pemerintahan Orde Baru dimana masa jabatan presiden terus diperpanjang.
“Jangan-jangan seperti Orde Baru nanti tambah 3 tahun nanti dilanjutkan 2 tahun, nanggung tinggal 2 tahun lagi,” tuturnya, yang dikutip dari Kompas.com pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Pada pemberitaan sebelumnya, terdapat tiga ketua umum partai politik yang menyatakan akan terdapat perpanjangan masa jabatan. Partai tersebut meliputi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, kemudian disusul dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Tidak hanya itu, Zulkifli Hasan juga memastikan, bahwa partainya akan mendukung untuk pertimbangan pengunduran Pemilu 2024 mendatang.
“PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Februari 2022.