Suarakan Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas, Pemkot Bentuk Komisi Dewan Disabilitas

Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menfasilitasi terbentuknya Komisi Dewan Disabilitas Kota Makassar yang pertama kali secara independen.

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menfasilitasi terbentuknya Komisi Dewan Disabilitas Kota Makassar yang pertama kali secara independen.

Sebagai lembaga representasi, Komisi Dewan Disabilitas mewakili menyuarakan hak-hak dan kewajiban kaum disabilitas untuk maju dan berkembang, serta dapat terlayani dengan baik dalam pelbagai aktivitas dan layanan publik yang ada di Kota Makassar.

Asisten III Pemerintah Kota Makassar Baso Amiruddin mengatakan, saat ini, penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin.

“Sebab masih adanya keterbatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau menghilangkan hak mereka (penyandang disabilitas)” kata dia saat ditemui di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu, 17 Juli 2019.

Oleh sebab itu, Baso mengatakan untuk mendapatkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dan tanpa diskriminasi maka diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai jaminan.

“Kontribusi pemerintah terhadap penyandang disabilitas sangat jelas tertuang dalam UU No 8 tahun 2016 tentang disabilitas, di mana negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara,” ungkapnya.

Baso melanjutkan bahwa para penyandang disabilitas memunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

“Berbagai peraturan yang ditujukan bagi pelayanan penyandang disabilitas,” ujar dia.

Di samping itu, kata Baso, pemerintah kota mendorong menyusun rencana aksi daerah disabilitas sebagai bentuk komitmen di dalam mengintervensi program kegiatan semua perangkat daerah.

Adapun Penetapan Komisi Daerah Disabilitas Kota Makassar Tahun 2019/2024 melalui keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1295/460/ tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua. : Doddy Agustinius Tumanduk,
Wakil ketua : Maria Un,
Sekretaris. : Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar,

Komisioner Bidang Pendidikan dan Pelatihan:

Ketua Bidang : Marcelina May,
Anggota. : Kandacong,

Komisioner Bidang Pengaduan dan Pengawasan:

Ketua Bidang : Rosmiati Sain,
Anggota. : Widyastuti dan Nia Selestin,

Komisioner Bidang Kajian dan Data

Ketua Bidang : Abd. Azis,
Anggota. : Mustaqim.

Komentar

Rekomendasi

Frame Insight Indonesia Bakal Gelar Diskusi Strategi Branding Digital, Catat Tanggalnya

Jelang Imlek, Danramil Gelar Aksi Bersih-Bersih Vihara

Pengemudi Online Minta Kenaikan Tarif, DPRD Dorong Pemprov Terbitkan Pergub

Lewat Program Setara Digital, MDV Kembangkan Industri Kreatif di Kalangan Disabilitas

6 Startup MDV Wakili Makassar di Kompetisi Nasional Digital Valley

Hamzah Ahmad Ceritakan Pengalamannya Selama Menjabat Dirut PDAM Makassar, Dililit Utang Rp450 Miliar

Pilwali 2020, 2.297 Petugas Bawaslu Makassar Terjamin BPJamsostek

Gelar Rapat Koordinasi, Panitia HBH Ikatek Unhas Matangkan Persiapan EMU 2020

Sudah Diberlakukan 5 Tahun, Perda KTR Masih Butuh Sosialisasi, Ini Alasannya

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar