Sudah Empat Hari Massa Seruduk Kantor Bupati Jeneponto, Ini Tuntutannya

Pemerintah Kabupaten Jeneponto akhir-akhir ini terus mendapat desakan dari mahasiswa, aktivis, pemuda dan bahkan forum massa serta tokoh masyarakat Jeneponto.

Terkini.id,Jeneponto Pemerintah Kabupaten Jeneponto akhir-akhir ini terus mendapat desakan dari mahasiswa, aktivis, pemuda dan bahkan forum massa serta tokoh masyarakat Jeneponto.

Desakan mereka terlihat minggu pertama bulan September 2019 ini. Di mana empat hari secara berturut-turut massa menyerunduk kantor Bupati dan beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Puluhan mahasiswa dan aktivis di Kabupaten Jeneponto yang tergabung dalam Fraksi Revolusi Keadilan menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Daeng pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin, 2 September 2019 lalu.

Pada aksi tersebut, puluhan Koalisi  mahasiswa dan aktivis yang menyatu dalam  Fraksi Revolusi  Keadilan menyampaikan desakan kepada Presiden, Polda dan Pemerintah Daerah Jeneponto.

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan pihak Kementrian RI terkait untuk membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kebijakan tarif BPJS. Kami juga mendesak kepada dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membentuk pansus dalam rangka penyelidikan persoalan BPJS tersebut,” tegas Alim Bahri.

Pada aksi tersebut, pengunjuk rasa menyampaikan dukungan kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan penindakan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi di Jeneponto.

“Dengan segala hormat, kami mendesak Polda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana pada pembangunan pasar yang diduga merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Keesokan harinya, Selasa, 3 September 2019, ratusan orang dari Forum Mass, Ibu rumah Tangga, mahasiswa dan aktivis pemuda menyeruduk Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto, Selasa 3 September 2019.

Kedatangan ratusan warga Kabupaten Jeneponto tersebut untuk melakukan unjuk rasa terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jeneponto terhadap perempuan inisial JN yang merupakan stafnya sendiri.

Dalam aksi tersebut, Ketua Forum Massa Bonto Tallua Jeneponto, H Manna, mendesak pihak kepolisian untuk secepatnya melaksanakan proses hukum dan mendesak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar untuk menonjobkan Kadis Kadis Koperasi dan UKM Jeneponto.

“Kalau tidak maka kami akan melakukan pergerakan massa besar-besaran untuk melakukan hukum adat,” kata H Manna.

Pada hari, Rabu, 4 September 2019, Komite Pemuda Parlemen Sulawesi Selatan cabang Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT PLN Persero PLTU Punagaya Jeneponto, Rabu, 4 September 2019.

Sekitar 100 massa berunjuk rasa  tepat di depan  Kantor PT PLN Persero PLTU Punagaya 2×100 MW di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Jeneponto terkait dugaan Pencemaran Lingkungan yang diduga limbah dari PLTU Punagaya  mencemari air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Massa yang yang berunjuk rasa mendesak pihak PLN Persero untuk bertanggungjawab secara keseluruhan atas pencemaran lingkungan yang merugikan warga serta mendesak Dinas Lingkungan Hidup Sulsel untuk meninjau tiga sumur milik masyarakat setempat.

Tanggal 5 September 2019, aksi unjuk rasa terjadi di dua tempat, yakni, aksi unjuk rasa Komite Pemuda Parlemen Sulawesi Selatan cabang Jeneponto di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.

Massa  menyampaikan aspirasi atas dugaan korupsi di Dinas Pertanian, dimana pemeriksaan atas BPK dan BPKP pada Dinas Pertanian menunjukkan ketidaksesuaian penganggaran dengan realisasi anggaran, diduga terdapat kerugian negara kurang lebih Rp3 miliar.

“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada Dinas Pertanian, juga mendesak Bupati Jeneponto untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian Jeneponto,” tegas Edy Subarga selaku Korlap Aksi.

Di Kantor Bupati Jeneponto, Ratusan masyarakat kembali serunduk kantor Bupati Kabupaten Jeneponto, jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Jeneponto

Ratusan warga yang menggelar unjuk rasa tersebut tergabung dalam gerakan masyarakat Bontorannu, yang mendesak Bupati Jeneponto untuk memberhentikan Plt Kepala Kelurahan Bontorannu, Muslimin Roa.

Muslimin yang diduga telah merusak tatanan pemerintahan di Kelurahan Bontorannu dengan dugaan telah melakukan kebijakan yang diduga tergolong pungutan liar terhadap masyarakat.

Bahkan dalam beberapa aksi unjuk rasa tersebut Pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian nyaris bentrok dan dari beberapa aksi unjuk rasa itu Bupati Jeneponto dua periode, Iksan Iskandar seakan tutup mata.

Unjuk rasa yang masif  terjadi dalam waktu empat hari berturut-turut Iksan Iskandar ataupun wakil bupati tak pernah kelihatan untuk menemui dan memberi solusi kepada para pengunjuk rasa.

Bahkan sebagian besar masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan Pemkab Jeneponto dan menilai  masa pemerintahan satu tahun Iksan-Paris gagal membangun komunikasi.

“Selama kurang lebih delapan bulan masa pemerintahan Iksan-Paris penuh dengan aksi desakan,” ujarnya.

“Itu menandakan pemerintah daerah gagal membangun komunikasi, pemerintah tidak memberi ruang kepada mahasiswa, pemuda dan bahkan Masyarakat untuk berkomunikasi mencari solusi dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada rakyat dan dugaan-dugaan yang merugikan negara,” tegas Tokoh Pemuda Jeneponto Nassar Desi, kepada terkini.id, Sabtu, 7 September 2019.

Berita Terkait
Komentar
Terkini