Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, mengungkap adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp240 miliar pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel.Hal tersebut disampaikan usai memimpin rapat konsultasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel di ruang rapat kantor sementara Komisi D DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin 13 April 2026.Kadir menjelaskan, besarnya SiLPA tersebut terjadi akibat sejumlah program pembangunan jalan yang direncanakan pada 2025 tidak berjalan optimal.Program tersebut kemudian dialihkan menjadi proyek multi years atau tahun jamak.“Awalnya program ini dirancang sebagai kegiatan single years pada 2025, namun karena dialihkan menjadi proyek multi years, maka sejumlah pekerjaan tidak terlaksana

Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) agenda pembahasan terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur dengan PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan Kecamatan Malili, Luwu Timur.RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Kadir Halid, berlangsung di ruang rapat paripurna, Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani Kota Makassar, Kamis 18 Desember 2025.Pada rapat itu terungkap bahwa, PT Vale menyerahkan lahan seluas 395 hektar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur sebagai kompensasi pada tahun 2021

Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, melakukan kunjungan pengawasan APBD di SMA Negeri 3 Makassar, Jalan Baji Areng, Kamis 4 Desember 2025.Dalam kunjungan tersebut, ia menyerap aspirasi dari pihak sekolah dan guru, sekaligus meninjau kondisi masjid sekolah.Kepala SMAN 3 Makassar, Andi Mashari, menyampaikan persoalan kemacetan yang kerap terjadi di sekitar sekolah, terutama pada jam masuk dan pulang

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Kadir Halid membeberkan bahwa kontribusi PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hanya Rp6 miliar.Angka itu merupakan pembagian dividen yang diberikan GMTD kepada Pemprov Sulsel sebagai salah satu pemegang saham.Hanya saja kata Kadir, dividen Rp6 miliar itu merupakan akumulasi sejak terbentuknya GMTD pada tahun 1991 hingga saat ini.“Menurut informasi yang kami peroleh, kontribusi GMTD ke Pemprov hanya 6 miliar, itu sejak awal berdiri sampai sekarang, padahal keuntungannya triliunan,” ungkap Kadir, Selasa 25 November 2025.Kadir menyebut, GMTD dibentuk berdasarkan SK gubernur, tujuannya untuk meningkatkan pariwisata di wilayah Tanjung Bunga Makassar dengan mengelola lahan seluas seribu hektare.“Namun faktanya melenceng dari SK, mereka menjual rumah, tanah kavling dan sebagainya,” ujarnya.Saham Pemprov juga disebutkan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang awalnya 20 persen, tersisa 13 persan

Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid menyebut bahwa, alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk infrastruktur drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), bukan kebutuhan mendesak.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid meminta dinas terkait dan kontraktor untuk segera memperbaiki jalan longsor di jalan poros Barru-Soppeng.Menurut politisi Partai Golkar Sulsel ini, proyek jalan provinsi jalur Bulu Dua menghubungkan Barru-Soppeng, dikerjakan tahun 2024 sepanjang 2,2 kilometer