DPRD Pangkep bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bertempat di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Makassar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi bersama Pemerintah Daerah Jelang revisi undang-undang (UU) 23 Tahun 2014 di Hotel Claro Makassar, Kamis 9 Oktober 2025.Rakor ini sebagai upaya Kemenko Polkam dan Kemendagri RI untuk mewujudkan harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi UU 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.Gubernur Sulsel, Andi Sudirman menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar koordinasi rutin, tetapi juga kesempatan untuk melakukan refleksi dan pembaruan arah kebijakan di tingkat daerah.“Ini momentum terbaik bagi kita untuk melakukan perubahan dan melihat seperti apa kebutuhan masyarakat

Dua Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) resmi dilantik oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Jakarta pada Senin 18 November 2024.

Kabar duka menghampiri Kemenkumham Sulbar.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman belum lama ini turut buka suara perihal Dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memicu friksi antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan sejumlah Anggota Komisi III DPR..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keberadaan Harun Masiku tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meluruskan kekhawatiran Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Sung Kim yang mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur soal ranah privat bisa memicu investor lari.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan ucapan selamat kepada WBP (Warga Binaan Permasyarakatan) yang menerima remisi umum 17 Agustus.

Peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu para warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia. Bukan hanya tentang perayaan dan segala rangkaian kegiatan di dalamnya. Tiap tahunnya, WBP akan mendapatkan remisi dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Sulsel) memberi remisi kepada 5.770 narapidana. Remisi ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 2022.