Momen unik terjadi saat aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM yang digelar oleh Partak Buruh dan sejumlah serikat buruh di depan Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022).
Massa buruh meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait harga BBM yang naik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan jika tuntutan itu tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR harus bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial. "Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dilansir dari detiknews pada Selasa 6 September 2022. Said menyebut bahwa hal itu menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM pada hari ini di depan gedung DPR. "Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya. Said mengatakan, aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM akan digelar di sejumlah daerah Indonesia. Jika memungkinkan aksi itu direncanakan digelar seminggu sekali. "Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR... kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota," ujarnya. Menurut dia, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player. Said meminta gubernur untuk membuat surat rekomendasi kepada Presiden Jokowi dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM. "Beberapa waktu yang lalu, kenapa omnibus law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM," tuturnya. Lebih lanjut, Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR dan menemui massa. "Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR," ungkapnya.
Syarif Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta menanggapi massa buruh berdemo di Balai Kota DKI Jakarta yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadi bencong dan berani membatalkan penetapan UMP 2022.
Massa buruh melakukan aksinya di depan Balai Kota DKI Jakarta menuntut pencabutan SK Penetapan Upah Minimum Pekerja (UMP) 2022, Senin 29 November 2021.
Buruh dari elemen Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jakarta ramai-ramai akan mendatangi kantor Anies Baswedan pada Senin 29 November, hari ini.
Mitra Terkini
