Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Massa buruh meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait harga BBM yang naik.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan jika tuntutan itu tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR harus bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial.
“Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dilansir dari detiknews pada Selasa 6 September 2022.
Said menyebut bahwa hal itu menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM pada hari ini di depan gedung DPR.
“Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat,” katanya.
- Serbu DPR RI, Demo Tolak Kenaikan BBM Massa Buruh Sindir Polisi Dengan Teriakan 'Mereka Kerja Buat Ferdy Sambo'
- Buruh Sebut Anies Baswedan 'Bencong', Gerindra: Mungkin Mereka 'Keceplosan' Akibat Situasi Dinamis
- Lantang Banget! Buruh ke Anies: Jangan Jadi Gubernur Bencong!
- Waduh! Buruh Serbu Kantor Anies Baswedan Hari ini, Tuntut SK Penetapan Upah Dicabut
- Massa Buruh Mulai Berdatangan ke Istana Negara
Said mengatakan, aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM akan digelar di sejumlah daerah Indonesia. Jika memungkinkan aksi itu direncanakan digelar seminggu sekali.
“Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR… kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut dia, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player.
Said meminta gubernur untuk membuat surat rekomendasi kepada Presiden Jokowi dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.
“Beberapa waktu yang lalu, kenapa omnibus law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM,” tuturnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR dan menemui massa.
“Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.