Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Syarif Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta menanggapi massa buruh berdemo di Balai Kota DKI Jakarta yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadi bencong dan berani membatalkan penetapan UMP 2022.
Hal tersebut disampaikan Syarif karena menilai ucapan buruh menggunakan diksi ‘bencong’ tak disengaja.
“Soal menyinggung Pak Anies ‘jangan jadi gubernur bencong‘, mungkin mereka ‘keceplosan’ akibat situasi dinamis saat unjuk rasa,” kata Syarif Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.
Situasi unjuk rasa yang kurang kondusif dimaklumi Syarif sehingga buruh menggunakan diksi ‘bencong’. Meski demikian, Syarif mengapresiasi demo yang berjalan damai.
“Saya sangat memahami aspirasi kawan-kawan buruh, dan ketika unjuk rasa situasinya kadang tidak terkendali. Tapi saya apresiasi situasi damai bisa terjaga,” ujarnya. Melansir dari Sindonews. Selasa, 30 November 2021.
- Serbu DPR RI, Demo Tolak Kenaikan BBM Massa Buruh Sindir Polisi Dengan Teriakan 'Mereka Kerja Buat Ferdy Sambo'
- Massa Buruh Minta Bentuk Pansus BBM, Said Iqbal: DPR Tanggung Jawab Jika Terjadi Rusuh
- Lantang Banget! Buruh ke Anies: Jangan Jadi Gubernur Bencong!
- Waduh! Buruh Serbu Kantor Anies Baswedan Hari ini, Tuntut SK Penetapan Upah Dicabut
- Massa Buruh Mulai Berdatangan ke Istana Negara
Buruh yang menyinggung Anies agar tak menjadi bencong menurut Syarif justru menjadi pelecut seluruh pihak. Syarif yakin Anies memaafkan ucapan buruh yang menggunakan sebutan bencong.
“Saya sangat memaklumi, dan Pak Anies juga saya pastikan akan memaafkan. Semangat pernyataan itu adalah mendorong Pak Anies dapat memberikan solusi, semoga ada win-win solution, antara buruh, Pemprov, dan kalangan pengusaha,” imbuhnya.
Massa buruh sebelumnya meminta Anies Baswedan berani membatalkan penetapan UMP 2022. Buruh berharap Anies tak jadi gubernur penakut.
“Saya mengatakan Pak Anies Baswedan jangan menjadi Gubernur yang bencong, jangan jadi Gubernur yang takut, karena hari ini jelas-jelas itu putusan MK, Gubernur DKI harus berani melawan itu, Gubernur Jabar belum menetapkan upah, kenapa berani-beraninya menetapkan UMP DKI Jakarta,” kata perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta.
Sony menyebut serikat buruh minta revisi UMP 2022 dilakukan secepatnya. Paling tidak, Sony mendesak ada kenaikan maksimal 10 persen.
“Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 37 ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen, Gubernur harus berani,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.