Pada hari ini, 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah meresmikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI.
Dewan Pers meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertuang dalam surat Dewan Pers tertanggal 17 November 2022.
Pihak Istana angkat bicara mengenai pasal penghinaan presiden yang tercantum dalam RUU KUHP terbaru. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menilai perlunya hukum
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal pasal penghinaan presiden yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP terbaru.
Mitra Terkini
