Tanggapi Ancaman Moeldoko, Din Syamsuddin: KAMI Bukan Pengecut

Terkini.id, Jakarta – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, menanggapi ancaman Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang dengan tegas memperingatkan KAMI agar tak mengganggu stabilitas politik Tanah Air.

Dalam pernyataannya, Moeldoko juga meminta KAMI untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum.

“Akhirnya KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ancaman kepada rakyat,” kata Din Syamsuddin lewat keterangan persnya, Jumat, 2 Oktober 2020.

Menurutnya, pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman.

Din mengatakan, bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan.

“KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya,” ujar Din Syamsuddin.

Kendati demikian, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Moeldoko yang berbicara mewakili Istana Presiden.

“Atas pernyataannya yang menunjukkan bahwa beliau sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia,” ucapnya.

“Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam,” sambungnya.

Sebelumnya, Moeldoko menanggapi terkait hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia pun tak mempersalahkan dengan kehadiran gerakan tersebut.

Namun, kata Moeldoko, pihaknya mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.

“Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” ujar Moeldoko lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Oktober 2020.

Menurutnya, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ujarnya.

Ia pun menilai bahwa pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan.

Kendati demikian, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu menganggu stabilitas politik.

“Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” ujar Moeldoko.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.